jpnn.com, JAKARTA - Pengamat sosial politik Rudi S Kamri menilai ada indikasi tindakan curang menjelang Pilkada Serentak 2020.
Dia menyebut modus yang marak dilakukan adalah membeli dan memborong dukungan partai politik di daerah.
BACA JUGA: KNPI Menjagokan Tokoh Minang Ini untuk Pilkada Sumbar
Tujuannya adalah agar tidak ada calon lain yang bisa maju selain jagoan sang cukong.
Menurut dia, biasanya praktik pembajakan demokrasi itu dilakukan pada akhir waktu pendaftaran agar pasangan lain tidak sempat lagi mencari dukungan rakyat melalui jalur independen.
BACA JUGA: KSAD Jenderal Andika Bicara Pilkada Serentak 2020
“Dengan demikian, pasangan calon dari sang cukong akan melawan kotak kosong dan terpilih," kata Rudi, Rabu (26/2).
Dia menambahkan, mafia pilkada memiliki strategi lain ketika praktik kecurangan mulai terendus.
Salah satunya adalah memunculkan pasangan calon boneka yang didesain untuk kalah.
Menurut Rudi, pasangan calon abal-abal itu biasanya diambil oleh para mafia dari kelompok mereka sendiri.
"Modus pembajakan demokrasi ini terendus terjadi di berbagai daerah,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja keras untuk menyetop kecurangan pada pilkada.
Selain itu, masyarakat juga bisa bergerak ketika lembaga yang berwenang mengurusi pilkada ternyata memilih diam.
"Keberanian untuk melawan ketidakadilan dan kezaliman terhadap demokrasi adalah warisan mulia bagi anak cucu kita," kata Rudi. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil