JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, mengatakan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dianggap bisa mengurangi tekanan APBN, sebenarnya dapat dicegah bila pemerintah bisa mengintensifkan penerimaan negara.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, masih banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah ketimbang harus melakukan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. “Perketat penerimaan pajak dari berbagai sektor,” kata Dewi menjawab JPNN, Kamis (26/4), di Jakarta.
Selain itu, dia juga menyatakan solusi lainnya adalah pemerintah harus memerluas area penerimaan negara di luar pajak. Kemudian berantas korupsi dengan penegakan hukum yang tegas. “Debirokratisasi organisasi dan personil di berbagai kelembagaan,” katanya lagi.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus mengurangi belanja barang dan pegawai. Menurutnya peraturan perketatan perjalanan dinas dan maksimalkan Information and Communication Technologies (ICT) untuk rapat-rapat jarak jauh. “Tiadakan snack, hidangan, protokoler yang tidak perlu,” katanya.
Dia juga meminta pemerintah melakukan pengawasan yang ketat pada distribusi BBM dan pembatasan jumlah kendaraan per Kepala Keluarga (KK). Untuk jangka panjang, kata Dewi, tetap sektor transportasi publik yang harus dibenahi dari sekarang.
“MRT DKI harus diteruskan, kemudian public transportation berbasis gas,” pungkas Dewi.
Seperti diketahui pemerintah berencana melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, dengan alasan untuk mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena membengkaknya nilai subsidi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wajib Pajak Nakal Perlu Diberi Efek Jera
Redaktur : Tim Redaksi