jpnn.com, JAKARTA - Partai politik jangan sampai membuat kekecewaan terhadap rakyat.
Sebab, partai politik memainkan peran penting antara penghubung pemerintah dan masyarakat.
BACA JUGA: Cak Imin Yakin Golkar Tidak Akan Mendukung PDIP
Namun, saat ini integritas parpol saat ini dipertayakan oleh masyarakat.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai ada perubahan sosial dan perilaku publik terhadap parpol karena media sosial.
BACA JUGA: Erick Thohir jadi Andalan Presiden dan Masuk Radar Cawapres Semua Parpol
Saat ini masyarakat lewat media sosial berani memperjuangkan kepentingkan politiknya.
“Jadi, kita lihat perubahan-perubahan yang begitu besar, efek dari ditemukannya media sosial,” ujar Ray dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Berdaulat di Jakarta, Kamis (18/5).
BACA JUGA: Erick Thohir Dinilai Figur Paling Dipertimbangkan Parpol Jadi Cawapres di Pilpres 2024
Ray mencontohkan masyarakat yang bersuara lewat kepentingan politiknya adalah, saat anak muda berani menyuarakan jalan rusak di Provinsi Lampung.
Sehingga kata Ray, kritikan tersebut menjadi viral hingga menjadi topik pembicaraan dan menjadi perhatian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Jokowi merasakan langsung jalan rusak di Lampung.
Selain itu, ada seorang guru muda di Jawa Barat yang membuat video terkait adanya pungutan liar di institusi pendidikan. Hasilnya kepala dinas pun dicopot.
Dua contoh tersebut menurut Ray, menjadi momentum masyarakat bersuara lewat media sosial. Sehingga ini menjadi peringatan bagi legislatif. Dia khawatir masyarakat menjadi apatis terhadap DPR.
“Lembaga eksekutif itu kelihatannya usianya ke depan lebih panjang karena bersifat eksekutorial. Tapi untuk usia legislatif, saya kira ini sudah mulai diambang senja. Apakah model politik legislasi yang disebut dengan partai relevan di masa mendatang dengan dunia medsos yang lebih terbuka,” ujarnya.
Terpisah, Anggota DPR Fraksi PDIP Eriko Sotarduga mengakui tingkat kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah.
Namun, dia berkata masih ada harapan untuk membalikkan keadaan tersebut, terutama di kalangan anak muda.
Terkait dengan anak muda dalam menilai parpol, Eriko menyebut ada tiga hal yang dilihat, yakni korupsi, sustainable energy, dan ekonomi UMKM.
Khusus korupsi, Eriko mengingatkan tidak ada parpol yang mengajarkan korupsi. Dia menegaskan korupsi merupakan perilaku personal.
Menurutnya, untuk mengatasi hal itu, PDIP mendorong sistem pemilihan tertutup agar kader yang nanti ditempatkan di parlemen benar-benar punya kredibilitas dalam bertugas.
"Jadi nanti partai yang akan bertanggung jawab kalau kadernya melakukan kesalahan. Kalau sekarang partai bisa menyampaikan konsekuensi dari liberalisme parpol,” ujar Eriko.
Eriko menegaskan, PDIP sudah ejak lama membuat sekolah partai bagi para kader agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum saat menjadi anggota DPR.
Eriko menambahkan perlunya keuangan yang mapan jika seseorang ingin menjadi anggota DPR agar tidak melakukan korupsi untuk menambah hartanya.
Anggota DPR Fraksi PAN Rizki Sadiq menuturkan tingkat apatisme publik terhadap partai politik masih dalam batas wajar berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei.
Untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap politik, Sadiq berharap ada keseimbangan di medsos. Sebab, dia melihat saat ini ketidakpercayaan publik terhadap parpol imbas dari tidak seimbangnya publikasi kerja-kerja anggota DPR dalam mengawal kepentingan rakyat.
“Banyak lho kerja-kerja politik di DPR itu yang pro terhadap kepentingan masyarakat dan itu sebuah kerja-kerja yang jangka panjang,” ujar Sadiq.
Sadiq mencontohkan bagaimana anggota DPR memperjuangkan UU untuk buruh migran. Selain itu ada juga UU psikologi hingga UU BPJS.
“Tapi kan tidak ada yang memuat secara terus menerus hal seperti itu. Tapi kalau ada yang jelek, itu di blow upnya luar biasa sekali. Padahal kita sadar, kita hidup dari mulai lahir sampai dengan meninggal ini makhluk politik,” ujar Sadiq.
“Di republik ini, lahir butuh akta kelahiran, meninggal butuh akta kematian. Dan proses di tengah-tengahnya semua proses politik semua antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujarnya menambahkan.
Lebih dari itu, dia berharap perjuangan anggota DPR perlu diresonansikan secara seimbang agar partisipasi publik terhadap politik dapat terus meningkat.(mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul