jpnn.com, JAKARTA - Pentolan honorer K2 dari Kabupaten Garut, Dudi Abdullah meminta rekan-rekannya tidak lupa sejarah. Bila ada honorer yang mengaku 7 tahun demo tidak ada hasil, sama saja kacang lupa kulitnya.
"Kata siapa 7 tahun aksi tidak ada hasil? Contoh konkrit PermenPAN-RB 36/2018 dan PermenPAN-RB 37/2018 juga lahir atas dasar desakan aksi di PHK2I di DPR. Honorer K2 usia di bawah 35 tahun bisa ikut tes CPNS dan mendapatkan formasi khusus," kata Dudi kepada JPNN.com, Sabtu (20/6).
BACA JUGA: 2021 Banyak PNS Pensiun, Kesempatan Menuntaskan Masalah Honorer K2
Dalam seleksi CPNS 2018, lanjutnya, ada 8 ribuan honorer K2 yang lulus dan kini sudah menikmati gaji sebagai PNS. Sedangkan yang usia 35 tahun ke atas, pemerintah memberikan kesempatan lewat jalur PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada Februari 2019 walaupun hingga saat ini 51 ribuan honorer K2 yang lulus masih belum diangkat juga.
Sementara revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pintu masuk honorer K2 di atas 35 tahun menjadi PNS masih panjang prosesnya sehingga harus diperjuangkan.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Kalbar: Kalau Mau Aksi, Lihat Sikon Dulu
"Saya pribadi lebih setuju aksi karena tidak hanya menuntut SK yang sudah lulus PPPK. Yang belum lulus dan belum tes juga harus punya jaminan akan diselesaikan. Apalagi melihat keseriusan pemerintah masih dipertanyakan sampai saat ini," kata Dudi.
Pemerintah, lanjutnya, selalu memberikan alasan klise. Mulai anggaran hingga ke COVID-19. Yang tuntut honorer K2 dalam demo nanti adalah keseriusan pemerintah saat ini.
BACA JUGA: Honorer K2 Jatim, Sulsel dan Riau Siap Bergerak
"Honorer K2 jangan dijadikan pelengkap penderita bagi negara ini. Sebaliknya negara harus hadir dan bersungguh sungguh dalam penyelesaian masalah honorer K2," tandasnya.
Dia menambahkan, tahun depan makin banyak guru PNS yang pensiun. Ini harus dijadikan momentum penyelesaian honorer K2 terutama guru. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad