Jangan Politisasi Sertifikasi Guru

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan meminta anggota Dewan tidak mempolitisasi masalah pembayaran sertifikasi guru. Sebab, masalah pembayaran sertifikasi guru tidak hanya terjadi di Makassar tapi juga di daerah lain.

Pernyataan ini disampaikan Kabag Humas Pemkot Makassar Andi Tenri Palallo, Kamis (20/6) menanggapi sorotan Anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar Kadir Halid.

Menurut Tenri, keterlambatan pembayaran sertifikasi guru karena dana dari Pusat belum dikucurkan ke Daerah. "Kami tahu dan mengerti bahwa sertifikasi guru itu adalah hak guru. Pemerintah Kota Makassar tidak mungkin mengebiri hak guru. Tidak ada unsur kesengajaan dalam keterlambatan ini karena memang belum mengucur dari pemerintah pusat," kata Tenri seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group).

Tenri sendiri mengaku bahwa sejauh ini pihaknya terus mengkonfirmasi Pusat untuk segera mencairkan dana tersebut. Ia berjanji, jika dana itu sudah ditransfer maka Pemkot Makassar akan segera menyalurkan ke guru.

"Hasil konformasi. Insya Allah dana sertifikasi guru terbayar paling lambat awal bulan depan. Bapak dan ibu guru kami harapkan tenang dan sabar. Ini bukan unsur kesengajaan," imbuh mantan anggota KPU Sulsel ini. (fajar/awa/jpnn)