Jangan Sampai Data Penduduk Didagangkan, Bantuan Tidak Diterima Pula

Rabu, 27 Mei 2020 – 23:51 WIB
Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Lalongkoe. Foto: Dokpri for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai komitmen Presiden Joko Widodo dalam penyaluran bantuan sosial masa pandemi virus Corona (COVID-19), sangat baik.

Meski demikian, penyaluran bansos di tingkat bawah diakui terkesan kurang berjalan dengan baik. Penyebabnya, beberapa oknum aparat di tingkat bawah kemungkinan ada yang nakal.

BACA JUGA: Bea Cukai Salurkan Bantuan Penanggulangan Covid-19 di Kota Banjarmasin dan Jayapura

"Jadi, aparat di bawah perlu dilakukan pengawasan saat pembagian. Jangan sampai mendagangkan data penduduk, sementara bantuannya tidak diterima," ujar Ramses kepada jpnn.com, Rabu (27/5).

Menurut direktur eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) ini, pengawasan berlapis perlu dilakukan dalam penyaluran bansos, agar benar-benar tepat sasaran.

BACA JUGA: Human Initiative Salurkan Bantuan Paket Sembako dan Makanan Siap Saji Untuk Warga Cilincing

"Ini yang harus dikawal ketat, perlu adanya pengawasan secara berlapis," ucapnya.

Dosen di Universitas Dian Nusantara ini juga menyoroti semakin banyak warga akhir-akhir ini beraktivitas di luar rumah. Ramses memprediksi hal itu dapat saja disebabkan sejumlah kebijakan pemerintah yang terkesan kurang tegas.

BACA JUGA: Alhamdulilah PWI Peduli Menyalurkan Bantuan untuk Wartawan Terdampak Covid-19

"Iya, bisa jadi demikian. Perlawanan masyarakat juga bisa saja karena kebijakannya (pemerintah) kurang mengurungkan niat rakyat untuk mudik. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup di kota semakin menipis," pungkas Ramses.(gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler