jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umun Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menyatakan siap mengerahkan anggotanya dari pusat sampai kecamatan untuk mengawal data mana honorer asli dan yang bodong.
Hal ini untuk menjegal masuknya nama-nama honorer illegal, ketika nantinya diusulkan diangkat menjadi CPNS.
BACA JUGA: Totok Bilang Pemerintah Setuju Honorer K2 jadi CPNS
"Kami sudah memiliki database dan terus update. Yang masuk database adalah honorer K2 yang sudah pernah ikut tes pada 2013, diperkuat dengan nomor peserta dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah," beber Titi kepada JPNN, Rabu (17/1).
Titi optimistis sebagian besar kepala daerah mendukung pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.
BACA JUGA: Pekan Depan MenPAN-RB Dipastikan Hadir Bahas Revisi UU ASN
Walaupun begitu, masing-masing koordinator wilayah tetap mengawal jangan sampai kepala daerah memasukkan nama honorer bodong.
"Kalau mau transparan, pemerintah harus membeberkan datanya ke publik untuk diuji. Jadi nggak seperti tahun 2013/2014 yang diumumkan hanya honorer K2 yang lulus tapi nilainya tidak ada. Ujung-ujungnya kan banyak yang bodong," tegasnya.
BACA JUGA: Lagi, Menteri Asman tak Hadir, Honorer K2 Kecewa
Dalam audiensi FHK2I dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, seluruh honorer K2 diminta mengawal data. Ini untuk mencegah ada pengangkatan honorer lanjutan lagi selain K2. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perjuangkan Nasib, Ratusan Honorer K2 Daerah Menuju Jakarta
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad