jpnn.com, BATAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Asman Abnur menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.
Ke depan tidak boleh lagi terjadi anggaran terserap habis tetapi hasilnya tidak ada.
BACA JUGA: Jokowi Dorong Kerja Sama Iptek Antara Indonesia - Universitas Tsinghua
Dia mengatakannya saat memberikan pencerahan kepada pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam acara Upgrading Leadership di Batam, Sabtu (13/05).
"Tidak boleh terjadi lagi, uang habis tapi hadilnya tidak ada yang bermanfaat untuk rakyat," ujar Asman.
BACA JUGA: 127 Tahanan Rutan Sialang Bungkuk Masih Buron
Dia mengatakan, banyak daerah yang mampu menyerap anggaran dengan baik tetapi administrasinya juga benar.
Misalnya, bukti perjalanan dinas yang bisa dipertanggungjawabkan secara administratif.
BACA JUGA: Belasan Tahanan Kabur, Tiga Personel Polres Binjai Diperiksa
Bahkan, tiap tahun mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Asman, hal itu sering menjadi kebanggaan bagi kepala daerah.
"Tapi pertanyaannya, ada tidak hasilnya yang bermanfaat bagi masyarakat? Apakah gini ratio-nya maikn kecil? Apakah kemiskinan berkurang? Apa hasil pertaniannya meningkat ?" imbuhnya.
Menurut Asman, semua itu harus bisa diukur lewat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dengan begitu, bukan sekadar tertib administrasi tetapu harus terjadi efektivitas dan efisiensi.
Dia mengatakan, kalau SAKIP seluruh instansi pemerintah bagus, akan terjadi efisiensi luar biasa.
"Tapi saat ini 30-40 persen di daerah, antara perencanaan dan pelaksanaan program tidak nyambung," tegasnya.
Asman mencontohkan, dalam suatu instansi ada program irigasi yang mestinya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Namun, yang terjadi, ada irigasi tetapi sawahnya tidak ada. Akibatnya, lanjut Asman, irigasi yang sudah dibangun dengan anggaran yang besar tidak bermanfaat.
Mestinya, irigasi dibangun untuk mengairi sawah sehingga panen meningkat.
Dia juga menyebut masih banyak program-program yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya supaya mendapat honor.
Contohnya, program pembibitan tetapi kegiatannya seminar, studi banding yang tidak ada hasilnya.
"Karena itu, para kepala OPD harus paham dengan anggaran, jangan hanya dipercayakan kepada anak buahnya. Jangan lagi muncul anggaran yang tidak jelas, atau anggaran siluman," imbuh mantan wali kota Batam ini. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNP2TKI Ingin Tenaga Perawat ke Jepang Bertambah
Redaktur : Tim Redaksi