JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hazrul Azwar, mengingatkan umat muslim di Sumut yang berniat menjalankan ibadah haji, agar jangan terpengaruh wacana moratorium haji yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas.
Menurut anggota Komisi VIII DPR itu, ide Busyro itu hanya sebatas wacana saja, dan DPR menolaknya.
"Tidak ada itu moratorium. Yang mau pergi haji, tetap mendaftar saja dengan menyetor biaya haji. Jadi tidak ada masalah," ujar Hazrul Azwar kepada JPNN di Jakarta, Selasa (28/2).
Jika ide Busyro dituruti, berarti pendaftar haji tidak perlu dulu menyetor dana haji. "Tapi yang namanya daftar haji, ya harus menyetor uang haji. Kalau soal daftar tunggu, itu soal lain yang kita maklumi," ujar mantan Ketua Komisi VIII DPR yang mengurusi soal keagamaan itu.
Senada dengan Hazrul, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi juga menolak gagasan Busyro.
Dia menduga, moratorium haji malah bisa berujung naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
“Moratorium pendaftaran haji tidak perlu dilakukan kalau ujung-ujungnya untuk menaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji," kata Hasyim Muzadi di Jakarta, kemarin.
Menurut Hasyim, jika dianggap ada masalah pengelolaan uang haji, maka yang dilakukan adalah audit, bukan moratorium.
Pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok itu mengingatkan Busyro agar tidak ikut-ikutan mencampuri urusan haji. “Sebaiknya KPK tidak melampaui fungsinya. Seharusnya yang mengusulkan moratorium itu masyarakat atau DPR," ujar Hasyim. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Isyaratkan Ada Tersangka Baru Kasus Wisma Atlet
Redaktur : Tim Redaksi