jpnn.com - JAKARTA - Kebingungan perbedaan Kartu BPJS dengan Kartu Sakti yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak hanya dialami oleh masyarakat umum. Seorang Husna Zahir, ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga mengaku bingung.
"Saya sendiri juga bingung, apa beda kartu sakti dengan kartu BPJS itu?," kata Husna Zahir, saat diskusi di pess room DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (14/11).
BACA JUGA: Wapres Yakin Malaysia tak Berani Klaim Tiga Desa di Nunukan
Menurut Husna, kebingungan masyarakat terhadap sebuah kebijakan pemerintah merupakan ciri khas dari perilaku rezim yang memimpin Indonesia. "Sepertinya, mengeluarkan kebijakan yang membingungkan itu merupakan identitas Indonesia," ujarnya.
Mestinya lanjut dia, sebuah kebijakan seperti kartu sakti tersebut harus didahului dengan sosialisasi yang terencana dan terukur sesuai dengan tingkat kecerdasan rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Ini Harapan JK terkait Munas Golkar
"Tapi karena kartu sakti ini pendekatannya lebih bersifat proyek politik, maka pilihannya harus jalan dulu. Penyelesaian masalah bisa belakangan," kata Husna.
Faktanya, hingga hari ini, pemerintah belum bisa menjelaskan landasan hukum dari kartu sakti itu. "Cantolan konstitusinya belum jelas. Jadinya dibalik-balik, jalan dulu baru dicarikan atau dibuatkan cantolan hukumnya," ungkap dia.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Sarankan Kartu Sakti Jokowi Disatukan ke BPJS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Garap Mandra, Kejagung Siapkan Gelar Perkara
Redaktur : Tim Redaksi