JAKARTA--Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menyatakan siap menjalankan tiga tugas yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengumumkan penunjukan dirinya di kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5) kemarin.
“Saya harus menjaga kehati-hatian fiskal. Yang kedua, meskipun hati-hati, pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan. Untuk itu, harus ada skema insentif dari fiskal yang mendorong agar investasi tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, setelah investasi terjaga, ujung dari ini semua adalah kesejahteraan masyarakat. Hal itu berarti bahwa adanya penciptaan lapangan kerja. Skema investasi inilah yang perlu didukung,” kata Chatib Basri usai pelantikan dirinya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5).
Menurut Chatib, kata kunci agar ketiga amanat presiden itu dapat dapat dijalankan adalah adanya kerja sama dengan kolega di kabinet, lembaga luar maupun dengan parlemen (DPR-RI).Selain itu, Menkeu juga akan segera menyelesaikan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang harus segera dibahas bersama DPR mulai esok hari.
Disinggung mengenai persoalan penyimpangan pajak, Menkeu menyampaikan akan meneliti persoalan tersebut terlebih dahulu agar disiapkan langkah-langkah yang tepat dalam menanganinya. Namun, secara informal Chatib mengaku telah menanyakan masalah pajak itu kepada Dirjen Pajak, Fuad Rahmany.
“Saya akan lihat dulu yang ada di sana (Dirjen Pajak) untuk melihat langkah-langkah yang akan diambil. Ini bukan soal yang sederhana,” tutur Chatib.
Mengenai perkiraan naiknya inflasi akibat kenaikan harga BBM, memberikan solusi bahwa salah satu yang dapat dikendalikan adalah mengontrol harga pangan."Saya percaya ada ruang yang bisa dikendalikan bagi kenaikan inflasi yakni mengontrol harga pangan," ungkapnya.
Koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, lanjut Chatib Basri, adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol harga pangan tersebut. Cara kedua untuk mengontrol inflasi, menurutnya, adalah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dipandang menjadi solusi lain untuk mencegah naiknya inflasi, dan memberikan subsidi kepada golongan yang tidak mampu. Hal itu juga yang menjadi fokus dalam RAPBN-P yang akan dibahasnya bersama DPR RI. (flo/jpnn)
“Saya harus menjaga kehati-hatian fiskal. Yang kedua, meskipun hati-hati, pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan. Untuk itu, harus ada skema insentif dari fiskal yang mendorong agar investasi tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, setelah investasi terjaga, ujung dari ini semua adalah kesejahteraan masyarakat. Hal itu berarti bahwa adanya penciptaan lapangan kerja. Skema investasi inilah yang perlu didukung,” kata Chatib Basri usai pelantikan dirinya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5).
Menurut Chatib, kata kunci agar ketiga amanat presiden itu dapat dapat dijalankan adalah adanya kerja sama dengan kolega di kabinet, lembaga luar maupun dengan parlemen (DPR-RI).Selain itu, Menkeu juga akan segera menyelesaikan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang harus segera dibahas bersama DPR mulai esok hari.
Disinggung mengenai persoalan penyimpangan pajak, Menkeu menyampaikan akan meneliti persoalan tersebut terlebih dahulu agar disiapkan langkah-langkah yang tepat dalam menanganinya. Namun, secara informal Chatib mengaku telah menanyakan masalah pajak itu kepada Dirjen Pajak, Fuad Rahmany.
“Saya akan lihat dulu yang ada di sana (Dirjen Pajak) untuk melihat langkah-langkah yang akan diambil. Ini bukan soal yang sederhana,” tutur Chatib.
Mengenai perkiraan naiknya inflasi akibat kenaikan harga BBM, memberikan solusi bahwa salah satu yang dapat dikendalikan adalah mengontrol harga pangan."Saya percaya ada ruang yang bisa dikendalikan bagi kenaikan inflasi yakni mengontrol harga pangan," ungkapnya.
Koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, lanjut Chatib Basri, adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol harga pangan tersebut. Cara kedua untuk mengontrol inflasi, menurutnya, adalah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dipandang menjadi solusi lain untuk mencegah naiknya inflasi, dan memberikan subsidi kepada golongan yang tidak mampu. Hal itu juga yang menjadi fokus dalam RAPBN-P yang akan dibahasnya bersama DPR RI. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapkan Rp 90 Miliar Bikin Kapal Ternak
Redaktur : Tim Redaksi