Janji Politik Kada Sering Tak Sejalan dengan RPJM

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) mengkritisi arah pembangunan daerah yang dinilai tidak sinkron dengan pusatParahnya lagi, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, dinilai kerap tidak sesuai dengan janji-janji politik dari pasangan kepala daerah dan wakilnya.

Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kemenpan & RB, Heriyana Sutisna, menyayangkan tidak fokusnya visi-misi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya

BACA JUGA: Komisi III Agendakan Panggil Menkumham dan Kapolri

"Dari ratusan daerah, mulai kabupaten/kota hingga provinsi yang kami evaluasi, sebagian besar RPJM-nya bertolak belakang dengan janji politik kepala daerahnya," kata Heriyana, saat dihubungi JPNN, Senin (10/1).

Kondisi ini menurut Heri - panggilan akrabnya - akan berpengaruh selama masa pemerintahan pejabat bersangkutanSebab, tingkat kepuasan rakyat akan diukur dari keberhasilan kepala daerah dalam memenuhi janji-janjinya.

"Seharusnya, janji-janji politik harus dituangkan dalam RPJM

BACA JUGA: Menteri Diminta Fokus Sukseskan Program 2011

Rakyat memilih kepala daerahnya karena melihat janji politikKalau janji politik ini tidak dipenuhi, sama saja kepala daerahnya telah melakukan pembohongan publik," tegasnya.

Sebelumnya, Heri mengatakan bahwa saat ini Kemenpan & RB tengah menilai akuntabilitas kinerja 80 kabupaten/kota plus 33 provinsi

BACA JUGA: YLKI Dukung Rencana Pemerintah Blokir Blackberry

Salah satu indikator penilaiannya adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap capaian pembangunan daerah(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini SBY Pimpin Raker dengan Gubernur