JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak boleh lagi mengelak usulan "Dialog Papua - Jakarta" sebagai pintu masuk mendekati kelompok yang hingga kini terus menciptakan instabilitas di wilayah Papua.
"Delapan prajurit TNI meninggal dunia akibat serangan kelompok bersenjata di Papua ditambah dua warga sipil juga jadi korban. DPD sangat berharap peristiwa itu hendaknya jadi yang terakhir kali dan mendesak Presiden SBY segera memenuhi janjinya untuk berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang diduga pelaku instabilitas di wilayah Papua karena merasa diabaikan," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida, kepada JPNN, Jumat (22/2).
Sikap Jakarta yang selama ini selalu keras kepala dan tak bergeming dengan ajakan untuk duduk secara khusus membahas masalah Papua menurut Laode menjadikan sebagian warga Papua merasa diabaikan, disepelekan atau dianggap remeh.
"Akibatnya, kecuali sikap dasar mereka tak bisa dipahami lebih melalui dialog nurani (dari hati ke hati), juga jadikan tersinggung dan marah, yang wujudnya sesekali dan terus berulang dilampiaskan dengan kekerasan fisik bersenjata," ungkap senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Jika dialog tidak segera dimulai, kata Laode, korban jiwa manusia pun akan terus bertambah dari waktu ke waktu, sebab pìhak Papua juga merasa adanya perbedaan perlakuan dengan proses perdamaian di Aceh.
"Pemerintah mestinya sadar bahwa masalah di Papua sesungguhnya jauh lebih rumit ketimbang konflik Aceh. Tapi karena adanya upaya dialog terus-menerus masalahnya bisa selesai secara damai dan presidennya saat itu masih SBY," ungkap Laode.
Tapi terhadap Papua, Presiden SBY terkesan menyepelekan aspirasi kelompok-kelompok warga Papua hingga harus ditebus dengan nyawa prajurit TNI dan warga sipil, imbuh dia. (fas/jpnn)
"Delapan prajurit TNI meninggal dunia akibat serangan kelompok bersenjata di Papua ditambah dua warga sipil juga jadi korban. DPD sangat berharap peristiwa itu hendaknya jadi yang terakhir kali dan mendesak Presiden SBY segera memenuhi janjinya untuk berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang diduga pelaku instabilitas di wilayah Papua karena merasa diabaikan," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida, kepada JPNN, Jumat (22/2).
Sikap Jakarta yang selama ini selalu keras kepala dan tak bergeming dengan ajakan untuk duduk secara khusus membahas masalah Papua menurut Laode menjadikan sebagian warga Papua merasa diabaikan, disepelekan atau dianggap remeh.
"Akibatnya, kecuali sikap dasar mereka tak bisa dipahami lebih melalui dialog nurani (dari hati ke hati), juga jadikan tersinggung dan marah, yang wujudnya sesekali dan terus berulang dilampiaskan dengan kekerasan fisik bersenjata," ungkap senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Jika dialog tidak segera dimulai, kata Laode, korban jiwa manusia pun akan terus bertambah dari waktu ke waktu, sebab pìhak Papua juga merasa adanya perbedaan perlakuan dengan proses perdamaian di Aceh.
"Pemerintah mestinya sadar bahwa masalah di Papua sesungguhnya jauh lebih rumit ketimbang konflik Aceh. Tapi karena adanya upaya dialog terus-menerus masalahnya bisa selesai secara damai dan presidennya saat itu masih SBY," ungkap Laode.
Tapi terhadap Papua, Presiden SBY terkesan menyepelekan aspirasi kelompok-kelompok warga Papua hingga harus ditebus dengan nyawa prajurit TNI dan warga sipil, imbuh dia. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI akan Cari dan Hancurkan Musuh di Papua
Redaktur : Tim Redaksi