JAKARTA - Rencana Partai Demokrat (PD) menggelar konvensi guna menjaring Calon Presiden (Capres) dalam Pemilu 2014, dinilai sebagai langkah cerdas. Paling tidak Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, meyakini langkah tersebut dapat menaikkan kembali kepercayaan publik terhadap PD.
"Itu merupakan langkah cerdas. Karena ini berarti Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden/Ketua Umum PD,red) menjadi pimpinan partai politik (parpol) pertama yang menjawab gugatan masyarakat terhadap oligarki parpol," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Senin (7/4) dini hari.
Mantan Ketua MK ini menilai, dengan menyerahkan capres kepada publik, secara tidak langsung SBY memberi penagasan bahwa pencalonan presiden diterjemahkan dinamis dari konstitusi yang semula dianggap membelenggu calon non partai.
"Konvensi ini untuk menegaskan bahwa penentuan calon pimpinan nasional tak sepenuhnya ditentukan oleh pengurus parpol. Melainkan ditentukan bersama dengan kehendak publik. Di mana orang meski tidak menjadi anggota parpol, tetap berpeluang menjadi capres atas kehendak rakyat," ujarnya di sela-sela pelaksanaan ibadah umroh, di Jeddah, Arab Saudi.
Langkah positif lain, rencana konvensi PD menurut Mahfud, juga menyiratkan sikap tidak ada politik uang yang bisa dimainkan pengurus parpol dalam menjaring capres. Karena ada patisipasi publik yang menjadi alat kontrol.
Meski begitu, Mahfud menegaskan, rencana langkah PD tersebut sama sekali tak ada kaitannya dengan sikap politik dirinya yang kemungkinan akan menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres mendatang.
"Saya hanya melihat bahwa sikap SBY itu bermanfaat bagi rakyat Indonesia, terutama bagi penafsiran konstitusi secara fair. Soal sikap politik saya, nanti saja setelah saya pulang umroh," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, PD dalam waktu dekat akan menggelar konvensi untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, menjelang pemilu 2014. Menurut Sekretaris Majelis Tinggi PD, Jero Wacik, di Jakarta, Minggu (7/4), usulan tersebut dikemukakan SBY dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Jakarta, Sabtu (6/4) malam. Namun ia belum mengetahui seperti apa langkah selanjutnya atas usulan itu.(gir/jpnn)
"Itu merupakan langkah cerdas. Karena ini berarti Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden/Ketua Umum PD,red) menjadi pimpinan partai politik (parpol) pertama yang menjawab gugatan masyarakat terhadap oligarki parpol," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Senin (7/4) dini hari.
Mantan Ketua MK ini menilai, dengan menyerahkan capres kepada publik, secara tidak langsung SBY memberi penagasan bahwa pencalonan presiden diterjemahkan dinamis dari konstitusi yang semula dianggap membelenggu calon non partai.
"Konvensi ini untuk menegaskan bahwa penentuan calon pimpinan nasional tak sepenuhnya ditentukan oleh pengurus parpol. Melainkan ditentukan bersama dengan kehendak publik. Di mana orang meski tidak menjadi anggota parpol, tetap berpeluang menjadi capres atas kehendak rakyat," ujarnya di sela-sela pelaksanaan ibadah umroh, di Jeddah, Arab Saudi.
Langkah positif lain, rencana konvensi PD menurut Mahfud, juga menyiratkan sikap tidak ada politik uang yang bisa dimainkan pengurus parpol dalam menjaring capres. Karena ada patisipasi publik yang menjadi alat kontrol.
Meski begitu, Mahfud menegaskan, rencana langkah PD tersebut sama sekali tak ada kaitannya dengan sikap politik dirinya yang kemungkinan akan menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres mendatang.
"Saya hanya melihat bahwa sikap SBY itu bermanfaat bagi rakyat Indonesia, terutama bagi penafsiran konstitusi secara fair. Soal sikap politik saya, nanti saja setelah saya pulang umroh," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, PD dalam waktu dekat akan menggelar konvensi untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, menjelang pemilu 2014. Menurut Sekretaris Majelis Tinggi PD, Jero Wacik, di Jakarta, Minggu (7/4), usulan tersebut dikemukakan SBY dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Jakarta, Sabtu (6/4) malam. Namun ia belum mengetahui seperti apa langkah selanjutnya atas usulan itu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Janji Fasilitasi Penyandang Cacat di Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi