jpnn.com, JAKARTA - Para ulama dan santri yang tergabung dalam Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) memberikan dukungan morel kepada Komisi Pemilihan Umum agar menjalankan tugasnya hingga selesai sesuai aturan yang berlaku.
"KPU sama dengan ulil amri dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditaati dan dihormati," ujar koordinator JIK, Irfaan Sanoesi.
BACA JUGA: Komunitas Pemuda di Ciamis Pilih Jaga Kampung Daripada Ikut People Power
Sebagai ungkapan dukungan, JIK juga telah melakukan aksi memenuhi Tugu Proklamasi akhir pekan kemarin, menyuarakan dukungan ke KPU, doa bersama untuk menjaga persaudaraan dan persatuan.
"KPU telah bekerja luar biasa keras mewujudkan kedaulatan rakyat lewat pemilihan umum. Rakyat datang ke TPS adalah wujud people power sebenarnya. Sebaiknya kita apresiasi dan memberikan penghargaan tertinggi bagi pahlawan demokrasi yang gugur di hari pencoblosan," lanjut Irfaan.
BACA JUGA: Beginilah Ketatnya Pengamanan di Sekitar KPU Pascapengumuman Hasil Pemilu
Karena itu menurut Irfaan, pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu karena terdapat kecurangan, seharusnya menyelesaikannya melalui jalur yang konstitusional. Sudah tersedia lembaga-lembaga yang menangani soal pemilu mulai dari bawaslu, DKPP hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jika menemukan kecurangan tempuhlah jalur yang konstitusional dan diatur oleh undang-undang karena negara kita adalah negara hukum. Kami menolak segala bentuk aksi inkonstitusional yang bisa mendatangkan mudharat bagi negeri ini," ujar Irfaan.
BACA JUGA: PAN Gugat Hasil Pileg 2019 ke MK
(Bacalah: Belum Selesai! Prabowo Bakal Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK)
Hal senada juga diungkapkan oleh KH. Kurtubi Dewan Syuriah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'taborah (JATMI) Jakarta Timur yang mengatakan bahwa people power itu sudah dilaksanakan ketika 17 April silam. Sebaiknya semua pihak menahan diri dan tidak memprovokasi masyarakat dengan isu-isu yang provokatif dan menimbulkan perpecahan di akar rumput.
"Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang terbelah karena perbedaan sikap politik, menjadi benih perpecahan yg harus dihentikan," kata KH. Kurtubi.
KH. Sulaeman Tanfidz JATMI Jakarta Timur mengemukakan bahwa people power yang sekarang dibungkus dengan nama Gerakan Kedaulatan Rakyat yang digaungkan oleh tokoh-tokoh tertentu merupakan bentuk delegitimasi dan sikap tidak percaya terhadap KPU.
"Kami menilai people power atau gerakan kedaulatan rakyat justru telah melecehkan kedaulatan rakyat sesungguhnya yang telah dilaksanakan tanggal 17 April lalu," ujar KH. Sulaeman.
Aksi JIK merupakan aksi damai dan mengirimkan delegasi 50 Ulama ke KPU, untuk beraudiensi menyatakan dukungan penuh agar KPU semakin percaya diri menuntaskan amanahnya sampai selesai. "Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk sekedar memenuhi syahwat berkuasa elit politik tertentu," tutup KH. Sulaeman.
Jaringan Islam Kebangsaan yang turun dalam aksi akir pekan kemarin itu merupakan para ulama dan santri yang berasal dari berbagai ponpes dan majelis taklim, di antaranya; Ponpes Sabilul Mursyidin, Ponpes Cinta Rasul, Ponpes Nurul Hikam, Majelis Taklim Masrom al-Khairat, Majelis Taklim al-Mukarromah, Majelis Taklim Raudhatul Mutaallimin, Nurul Bayan, Zahrul Firdaus, Nasuha, Murussafaat, Majelis dan Zikir Miftahul Nurul. (*adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Hasan Mengakui Hasil Pilpres 2019
Redaktur : Tim Redaksi