Selain itu, Menpan&RB juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 17 pemprov dan 21 kabupaten/kota berpredikat CC, 11 pemprov dan 92 kabupaten/kota mendapat C. Dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 masih terdapat 65 kabupaten/kota yang mendapat predikat D.
"Dilihat dari kategori predikat nilai baik (kriteria CC ke atas), terjadi perkembangan yang menggembirakan. Dari 3,70 persen tahun 2009 menjadi 31,03 persen di 2010, dan 63,33 persen pada2011," ujar Azwar dalam sambutannya di hadapan para pejabat daerah, Selasa (21/2).
Sedangkan perkembangan di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota masih lambat. Yaitu dari 1,16 persen di 2009 menjadi 4,26 persen pada 2010, dan 12,78 persen di 2011. Walaupun ada kenaikan jumlah daerah yang mendapatkan nilai B, namun politisi PAN ini mengaku capaian tersebut belum menggembirakan. Sebab, secara persentase masih jauh dari target yang diharapkan dalam RPJMN.
"Target akuntabilitas kinerja yang baik (predikat B) pada 2014 dalam RPJMN ditetapkan sebesar 80 persen. Sedangkan dari hasil evaluasi tahun 2011, instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik baru mencapai 37,33 persen. Jadi diperlukan perhatian dan upaya bersama, yang lebih keras dan intensif dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi, serta bimbingan teknis dalam penerapan sistem AKIP terutama bagi kabupaten/kota,” bebernya.
Dia mengharapkan, secepatnya dilakukan perbaikan dan pembenahan sebagaimana rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi masing-masing. Hal ini sejalan dengan tujuan evaluasi AKIP, yakni mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, dan melihat komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja. Di samping mengawal pencapaian salah satu sasaran reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented). (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tunggu Laporan PPATK
Redaktur : Tim Redaksi