jpnn.com, BANTUL - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingatkan agar para pemimpin bisa berbuat adil kepada masyarakat yang dipimpinnya. Pasalnya, ketidakadilan biasanya akan menimbulkan ketimpangan.
“Kalau tidak adil maka akan terjadi ketimpangan dalam berbagai sendi kehidupan," kata Jazilul.
BACA JUGA: Gus Jazil: Alutsista TNI Harus Diperkuat
Hal itu disampaikannya saat Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih dikenal dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta, Minggu (4/10).
Forum itu dihadiri Anggota MPR dari Fraksi PKB Sukamto, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslich, para kiai, ibu nyai, pemuda Ansor dan Banser serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
BACA JUGA: Ada Kejutan Spesial dari Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Terharu
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Gus Jazil itu menyebutkan, para kepala daerah bila melakukan pembangunan harus bisa menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam prosesnya.
“Nilai-nilai Empat Pilar harus hadir di tengah masyarakat lewat pembangunan," ucapnya.
Legislator PKB itu juga merasa senang karena Sosialisasi 4 Pilar di Bantul dihadiri berbagai elemen masyarakat, terutama para tokoh agama.
BACA JUGA: Temuan Klaster Covid-19 di Cilandak Jaksel Mengejutkan, Ratusan Positif
“Ini menunjukkan kita sebagai umat Islam yang baik, juga sebagai warga negara yang baik pula," kata GUs Jazil.
Menurutnya, para ulama terdahulu telah mengajarkan kepada umat Islam untuk bersikap dan mencintai tanah air. Dia juga mengatakan hubungan antara agama dan negara di Indonesia sudah selesai, tidak seperti di beberapa negara Timur Tengah yang masih bergejolak.
“Di Indonesia hubungan antara negara dan Islam sudah selesai," kata waketum PKB ini sembari menambahkan bahwa terjalinnya hubungan antara Islam dan negara yang harmonis juga tidak terlepas dari peran ulama dan santri.
Kepada para peserta sosialisasi, Gus Jazil juga menjelaskan soal sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
“Rembugan kalau dalam bahasa Jawa. Rembugan itu musyawarah," kata Gus Jazil.
Dia juga menyinggung soal Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi. Di mana proses politik itu terkadang menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan.
Sebab, katanya, dalam memilih pemimpin pemilihan langsung biasanya sangat mahal. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi yang namanya politik transaksi bahkan politik uang. Hal demikian menurut GUs Jazil akan lebih menyedihkan bila masyarakatnya juga bersikap pragmatis.
“Dampaknya bila kepala daerah terpilih, maka dia bisa terkena masalah," tukasnya.
Karena itu dia menegaskan agar saat Pilkada, masyarakat bisa memilih kepala daerah dengan sikap yang cerdas dan bijaksana. Kemudian, pelaksanaan pesta demokrasi juga harus berlangsung aman dan damai.
Apalagi ada 270 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
“Gunakan senyum saat menjaring suara masyarakat. Dalam Pilkada memang ada kompetisi namun tetap merajut persatuan," ucap alumni PMII itu.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam