jpnn.com - JAKARTA - Setiap 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional mengacu pada UU Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan Hari Tani dimaksudkan untuk mengenang perjuangan petani dalam memperoleh keadilan dan lepas dari kesengsaraan akibat kebijakan agraria kolonial yang memiskinkan mereka.
BACA JUGA: Jumhur Sebut Intelektual Sontoloyo Pihak yang Menudingnya Tunggangi Hari Tani
Menurut Jazuli, upaya mewujudkan kesejahteraan petani harus berpijak pada kedaulatan pangan, bukan sekadar ketahanan dan keterpenuhan stok.
"Kedaulatan pangan artinya bukan hanya pangan yang tersedia dan mencukupi bagi rayat, tetapi juga pangan yang dihasilkan sendiri oleh para petani nasional," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (25/9).
BACA JUGA: Hari Tani Ditunggangi Kepentingan Elite, Masyarakat Jenuh Disuguhi Kegaduhan Kelompok Ini
"Bukan hanya harga pangan yang terjangkau untuk rakyat, tetapi juga harga pangan yang menyejahterakan para petani dan bukan menguntungkan segelintir pengusaha, importir, dan tengkulak," tambah wakil rakyat dari Dapil Banten itu.
Jazuli menambahkan bagi generasi hari ini, peringatan Hari Tani seharusnya menjadi momentum nasional untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani.
Sebab, lanjut Jazuli, pada faktanya kesejahteraan petani masih jauh dari harapan.
Reforma agraria yang dicanangkan pun belum sepenuhnya berpihak dan menjangkau seluruh petani.
"Kita masih jauh dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan, bahkan mewujudkan ketahanan pangan sekalipun," ungkapnya.
Pada 2022, lanjut dia, skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin.
Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara. "Indeks ini mengukur ketahanan pangan berdasarkan atas keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, serta ketahanan sumber daya alam," ucapnya.
Selain itu, anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan Global Hunger Index (GHI) tahun 2023 mencatat tingkat kelaparan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara, yaitu di angka 17,6 dan masuk kategori kelaparan sedang.
Menurut dia, angka ini membaik dibandingkan periode 2000-2015 yang mana tingkat kelaparan di Indonesia tergolong "serius", dengan skor GHI di atas 20.
Menurut dia, meski angka kelaparan di Indonesia sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, maupun upaya yang perlu dilakukan secara kolektif demi mencapai ketahanan pangan yang optimal.
Oleh karena itu, Jazuli mendorong kedaulatan pangan harus menjadi orientasi kebijakan negara yang didukung secara konsisten oleh kebijakan terkait lainnya.
Acapkali karena orientasi ketahanan pangan, maka kebijakannya adalah pemenuhan stok pangan.
Dia menyebut untuk memenuhi stok pangan kerap kali jalan pintas yang diambil, yaitu impor pangan, bukan menyerap beras petani nasional.
"Sudah pasti petani jadi korban lagi karena impor berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani," tuturnya.
Menurut dia, tidak ada jalan pintas untuk mewujudkan kedaulatan pangan, selain komitmen kebijakan perlu ditebalkan. Selain itu, kata dia, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan yang fokus pada pemberdayaan petani.
"Perhatikan biaya produksi pertanian sehingga petani bisa memiliki keuntungan. Sarana produksi, seperti pupuk dan bibit, hingga sewa lahan dan rantai distribusi, harus turut menjadi fokus dalam kebijakan pemerintah," paparnya.
Dia mengatakan bagaimana mungkin masyarakat tertarik bertani kalau biaya produksi, seperti harga pupuk dan sewa lahan terus naik. Prospek pertanian tidak menarik dikembangkan karena biaya produksi naik, sementara penghasilan turun.
"Ini perlu perhatian bersama dari pemerintah secara sinergis lintas sektor dan bidang termasuk dengan swasta dan pengusaha," kata Jazuli. (*/boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi