jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menanggapi santai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Partai Gerindra Probowo Subianto.
Menurut Jazuli, komunikasi politik itu wajar saja, bahkan bila kemudian berujung koalisi di pemerintahan, itu juga sah kalau terwujud. "Sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati," tegas Jazuli, Sabtu (12/10).
BACA JUGA: Nasir PKS Lebih Setuju Revisi UU KPK Diterapkan Dahulu
Ia menambahkan, PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahmi kebangsaan. Menurutnya, bangsa ini tidak mungkin bisa dibangun sendirian.
"Kita membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ungkapnya.
BACA JUGA: Gerindra Cenderung Masuk Koalisi Jokowi, Mardani PKS Panjatkan Doa Kayak Begini
Meski demikian, lanjut Jazuli, komunikasi atau silaturahmi antarelite politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan an-sich. Lebih dari itu dia berharap terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya. Sehingga pimpinan negara dan elite politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimistis di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut.
Jadi, dia berharap kalau pimpinan negara dan elite politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa.
BACA JUGA: PKS Tidak Bahagia Oposisi Sendiri
"Seperti pelambatan ekonomi, utang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan separatisme, serta bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum," ungkap Jazuli.
Anggota DPR dapil Banten ini mengatakan, PKS akan lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insyaallah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," tandas Jazuli.
Lagipula, lanjut Jazuli, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat. PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkringat memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balance sesuai konstitusi. Kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Di situ PKS hadir dan memberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," pungkas Jazuli. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy