JAKARTA - Semakin mendekati hajatan politik nasional pada 2014 mendatang, pekerjaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkirakan makin berat. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, menyatakan bahwa menjelang 2014 nanti partai politik akan melakukan penggalangan dana untuk biaya politik.
"Saat-saat fundraising politik untuk 2014 itu dilakukan, berarti tanda bahaya bagi APBN dan aset sumber daya alam kita," kata Danang dalam acara Refleksi Pemberantasan Korupsi 2011 dan Proyeksi Tahun 2012" di kantor ICW, Kalibata, Jakarta selatan, Minggu (29/1).
Ia mencontohkan, dalam Pilkada saja sudah jamak ditemui dana APBD diumbar melalui pos bantuan sosial (bansos). Biasanya, menjelang Pilkada anggaran untuk Bansos diperbesar.
Hal itu pun tak berbeda jauh dengan menjelang Pemilu. Sebab, parpol akan menghimpun dana besar tanpa mempersoalkan asalnya. Ia mencontohkan menjelang Pemilu 1999 misalnya, mencuat kasus korupsi Bank Bali. Sedangkan pada 2004, ada kasus pemberian cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI) yang alirannya juga untuk mendanai kegiatan kampanye parpol.
Lebih lanjut Danang mengatakan, sampai saat ini belum ada solusi jitu agar parpol bisa benar-benar independen dari segi pendanaan. Selain itu Danang juga pesimis masyarakat bakal bisa diajak berubah untuk selalu menanyakan sumber uang yang disebar para politisi ataupun parpol.
Karenanya ICW mendorong penguatan KPK dalam hal pengawasan. "Ke depan musuh besar KPK adalah politisi, banyak yang akan dihadapi KPK. Kalau korupsi politik ini tidak dibenahi, KPK akan menghadapi musuh yang sama. Dan KPK akan menghadapi musuh bersama," ulasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SDA Ajak Keluarga Gerak Jalan Kerukunan
Redaktur : Tim Redaksi