Jelang G-20, Kominfo Gencar Rumuskan Strategi Komunikasi Publik dan Massa

Jumat, 27 Mei 2022 – 17:27 WIB
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof Dr Widodo Muktiyo. Foto dok Kominfo

jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Komunikasi dan Informasi mengelar Focus Group Discussion bertema Komunikasi Publik dan Massa: Strategi Komunikasi Media Dalam Mensukseskan Komunikasi Publik Pemerintah dalam mempersiapkan Presidensi G-20.

Diskusi digelar secara hybrid ini membedah lebih dalam seputar komunikasi publik dan media dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Prof. Widodo Muktiyo, Kaprodi S2 Ilmu Komunikasi UNS Andre N Rahmanto, dan Dosen FISIPOL UGM Nyarwi Ahmad.

BACA JUGA: Ssttt, Ada Gaji Khusus Untuk Para Aspri Hotman Paris Bila Punya Hubungan Spesial

“Presidensi G-20, sangat strategis bagi Indonesia untuk bisa mencapai negara besar, negara maju. Sesuai target 2045 Indonesia bisa menjadi empat negara besar di dunia yang maju, secara ekonomi maupun secara sosial,” ujar Widodo  di Semarang, pada Rabu, (25/5).

Widodo juga menjelaskan bagaimana cara membangun komunikasi publik yang dipercaya oleh masyarakat umum dalam menyangkut kebijakan dan program pemerintah bisa didukung oleh masyarakat.

BACA JUGA: Tutup Kolom Komentar, Angela Lee Sampaikan Salam Perpisahan Untuk Mantan Suaminya

Menurutnya, dalam hal ini, humas memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk strategi komunikasi yang baik untuk mensukseskan semua kegiatan pemerintahan.

“Oleh karena itu, mulai dari strategi dan seterusnya, sampai kita membangun sebuah narasi, kontra narasi, sinergi, dan lainnya adalah hal yang sangat dasar dilakukan oleh seorang humas. Maka, mari kita menjalankan peran secara aktif dan proaktif, untuk memberikan sharing yang positif,” ujarnya.

BACA JUGA: Jokowi Dinilai Sukses Membawa Kepercayaan Dunia Terhadap Indonesia Lewat Presidensi G20

Menurut Widodo, pentingnya peran pranata humas untuk aktif bermedia sosial sebagai penjembatan antara pemerintah dengan pihak lain, diwajibkan setiap individu pranata humas di Kementerian Lembaga, memiliki tiga media sosial.

Di antaranya yakni Facebook, Instagram dan Twitter, serta memilik minimal 1.000 followers agar dapat mengimbangi perkembangan dunia digital yang serba cepat.

“Komunikasi publik yang baik dan menciptakan opini publik yang positif, serta diharapkan juga dapat mengedukasi masyarakat untuk jauh lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi publik khususnya terkait isu – isu pemerintah yang disajikan oleh media,” tambah Widodo.

Sementara, Nyarwi Ahmad menilai masih kurangnya apresiasi terhadap upaya pemerintah yang sedang mempersiapkan G-20.

Hal ini, menurutnya, disebabkan karena masyarakat terbiasa dengan isu domestik dibanding isu-isu internasional seperti presidensi G-20.

Di Indonesia, kata Nyarwi isu internasional masih minim menjadi perbincangan.

“Kita itu di Indonesia (masyarakat) 90% pembahasannya masih domestik politik. Sedangkan G-20 adalah internasional politik di mata banyak orang. Makanya, publik itu kadang kala banyak kurang mengapresiasi dan memahani pentingnya Indonesia dalam G-20 ini,” ujarnya.

Berangkat dari hal itulah menurutnya peran media penting untuk pelan-pelan menggeser topik pembicaraan di masyarakat, agar bisa mengikuti isu politik internasional.

“Nanti, meskipun pemerintahan berganti, kalau sistem komunikasi publiknya bagus, nanti tinggal melanjutkan saja. Ibaratnya sudah ada platform-nya. Kalau nanti sudah bagus, nanti tinggal dilanjutkan dan nanti semakin hari, semakin di perbaiki dan tinggal menyesuaikan sesuai kondisi yang ada kelak,” sambung Andre.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler