jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
Masyarakat jangan memilih pemimpin yang perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/mufakat, dan keadilan sosial.
BACA JUGA: Bahtiar Kemendagri Anggota Dewan Kehormatan IKA UNHAS 2022-2026
"Jangan pilih calon pemimpin yang kita pastikan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, tentu demokrasi kita harus musyawarah," ujar Bahtiar saat membuka webinar bertema Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mendukung Pemilu Serentak Damai Tahun 2024, Selasa (7/6).
Webinar ini untuk menyosialisasikan agar nilai-nilai Pancasila menjadi penuntun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
BACA JUGA: DPR Bersama KPU Ikuti Rapat Anggaran Pemilu 2024 dan Masa Kampanye, Ini Hasilnya
Webinar yang dimoderatori oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan ini menghadirkan tiga narasumber.
Ketiganya, yakni Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Eberta Kawima, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwakhid, dan Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth.
BACA JUGA: Andai Kalah Lawan Kuwait, Skuad Timnas Indonesia Harus Pulang dengan Kepala Tegak
Bahtiar menegaskan, Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
Hal ini penting karena Pancasila memberikan batasan terhadap demokrasi yang bersifat universal.
“Demokrasi ini dalam praktik di dunia nilainya berbeda antara bangsa yang satu bangsa yang lain. Nah, nilai demokrasi yang bagaimana yang hendak kita kembangkan di Indonesia? Dia harus dituntun, dikontrol oleh nilai-nilai Pancasil,” kata Bahtiar.
Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima menyepakati bahwa pelaksanaan Pemilu harus relevan dengan nilai-nilai yang dikandung Pancasila. Dalam Pancasila terdapat makna baik yang tersurat maupun tersirat sebagai perwujudan dari demokrasi Indonesia.
Eberta menerangkan, terdapat empat poin pentingnya Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pertama, sarana terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
Kedua, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya.
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keempat, mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya NKRI.
"Pemilu yang sukses dalam hal penyelenggaraan akan melahirkan pemimpin yang berkualitas yang dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya, sesuai dengan pilihan terbanyak hasil pilihan rakyat dari Pemilu dan pemilihan," terangnya.
Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakhid menuturkan, terdapat ancaman berupa radikalisme dan terorisme yang mengancam ideologi Pancasila.
Radikalisme menjadi dasar semua terorisme, suatu kelompok yang menginginkan perubahan mendasar secara radikal. Semua teroris berpaham radikal dan bersikap intoleran/eksklusif.
Golongan ini sebenarnya anti-demokrasi dan menunggangi demokrasi untuk kepentingan politiknya.
"Radikalisme dan terorisme ini adalah gerakan politik kekuasaan untuk mengambil alih kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama menurut versi mereka," jelas Ahmad. (rls/sam/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu