Untuk mengingatkan kembali posisi para camat dan lurah tersebut, Bagian Pemerintahan Pemkot Makassar bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar mengumpulkan 14 camat dan 143 lurah se kota Makassar di Balaikota Makassar, Senin (1/10).
Kepala BKD Kota Makassar, Muhammad Kasim Wahab, mengatakan pemanggilan para camat dan lurah tersebut dilakukan untuk memberikan arahan kepada mereka tentang posisi mereka dalam menghadapi suksesi politik.
"Kita sengaja memanggil para camat dan lurah ini untuk memberikan peringatan agar tidak memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan politik," kata Kasim.
BKD, kata Kasim tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada setiap PNS, baik camat maupun lurah yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk soal keterlibatan mereka dalam politik praktis.
Kepala Bagian Pemerintahan sekaligus pelaksana tugas asisten Pemerintahan Pemkot Makassar, Sabri, mengatakan bahwa, tugas PNS adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Untuk itu, dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, PNS harus bebas dari kepentingan politik praktis," tandasnya. (kas/pap)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 454 Tas Aburizal Bakrie Disita
Redaktur : Tim Redaksi