jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang juga Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mendatangi kantor BPJS Kesehatan.
Kedatangan mereka untuk bertemu dengan direktur utama dan jajaran direksi BPJS Kesehatan.
Menurut Andika, mereka sengaja datang ke BPJS Kesehatan guna meminta data masyarakat Indonesia untuk proses vaksinasi Covid-19 yang dilakukan akhir 2020 ini.
"Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan, tetapi data dari BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak, dan ini harus kami akui. Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini, tidak ada maksud lain, kami ingin meminta data," ujar Andika dalam keterangannya, Jumat (23/10).
BACA JUGA: KSAD Andika: Kapan Saja Kami Siap Bantu Tentara Darat Brunei
Senada dengan Andika, Wakil Ketua ll Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, data dari BPJS Kesehatan akan menjadi basis data untuk penyusunan masyarakat prioritas yang akan mendapat vaksin.
"Semakin cepat kami dapat data dari BPJS Kesehatan, maka semakin cepat dan baik pula kami susun data prioritas," tegas jenderal polisi bintang tiga itu.
BACA JUGA: Titip Ratusan Prajurit TNI AD pada US Army, Jenderal Andika: Ini Momen Terbesar Kami
Sementara itu, Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatakan, konsep basis data, dibangun dengan model sistem online.
"Mengingat vaksin yang akan kami terima itu tidak langsung jumlahnya, sejumlah kebutuhan rakyat Indonesia, maka perlu dilakukan proses prioritas. Di sinilah diperlukan data calon penerima prioritas," terang dia.
Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membutuhkan data fasilitas rumah sakit dan puskesmas untuk melihat calon yang siap memberikan vaksin. Pendataan ini juga dilakukan dengan sistem online.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris akan memberikan dukungan data-data yang dibutuhkan oleh tim Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"lni bukan pertama kali juga kami share data dengan berbagai pihak, jadi ada protokol yang bisa kami sepakati bersama-sama. Sekali lagi ini suasana krisis, dan menurut saya ini penting dan Pak Presiden sudah instruksikan dalam waktu dekat sudah harus kelihatan skenarionya,” kata dia. (cuy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan