JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji beberapa opsi terkait kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam.
"Sekarang mulai dipikirkan kontrak selanjutnya tahun untuk 2017 itu. Apakah nanti akan dilanjutkan seperti kemarin, 50:50 kita enggak ikut saham, tapi tetap bagi hasil atau gimana," ucap Jero usai menghadiri rapat koordinator (Rakor) di Gedung Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/4).
Diakui Jero, untuk tahun 2017 menyeruak usulan agar Pertamina mengambil alih 100 persen mengelola Blok Mahakam. Namun bila usulan tersebut akan diterapkan, resiko yang akan dipikul Pertamina sangat besar.
"Kalau itu dilakukan, Pertamina harus investasi besar sampai ratusan triliun dan yang saya kaji saat ini adalah kepentingan negara, bukan kepentingan untuk Pertamina atau untuk asing," jelasnya.
Secara pribadi, Jero mengaku tidak ingin Blok Mahakam jatuh kembali dikelola oleh pihak asing. Meskibegitu, pihaknya akan mempertimbangkan secara matang jalan yang terbaik.
"Sudah dikuasai 50 tahun oleh asing, masa harus mereka lagi yang kelola. Saya juga ingin Indonesia yang mengelola dan sudah semestinya Indonesia punya saham. Tapi berapanya itu sedang kita bahas dan sedang kita kaji betul. Makannya, Pertamina harus menghitung ini secara rinci dan benar," harapnya.
"Bagi saya lebih penting negara, daripada Pertamina. Kalau dulu selama 50 tahun Pertamina sahamnya nol persen enggak masalah, karena kebijakan dulu juga bagus dan jangan salahkan masa lalu," imbuh sekretaris majelis tinggi partai Demokrat ini.
Selaku Menteri ESDM, keputusan terakhir mengenai kelanjutan Blok Mahakam ada dalam gengamannya. Namun hal itu bukan perkara mudah untuk diputuskan saat ini.
"Keputusan akhir memang ada di pemerintah dalam hal ini ada di saya. Sebelum putusan terakhir, saya akan laporkan pada bapak Presiden, karena ini menyangkut 30 tahun kemudian," tutupnya.
Seperti diketahui, kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 1967 dan kemudian diperpanjang pada 1997 untuk jangka waktu 20 tahun hingga 2017. Saat ini, Blok Mahakam dikelola Total EP Indonesie, Prancis dan Inpex Jepang dengan komposisi 50:50. Dan total E & P kembali mengajukan permohonan perpanjangan untuk kembali mengelola Blok Mahakam.
Pemerintah saat ini masih melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, serta melibatkan berbagai unsur terkait pengelolaan blok migas yang terletak di Kalimantan Timur itu. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir masa kontraknya empat tahun lagi itu. (chi/jpnn)
"Sekarang mulai dipikirkan kontrak selanjutnya tahun untuk 2017 itu. Apakah nanti akan dilanjutkan seperti kemarin, 50:50 kita enggak ikut saham, tapi tetap bagi hasil atau gimana," ucap Jero usai menghadiri rapat koordinator (Rakor) di Gedung Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/4).
Diakui Jero, untuk tahun 2017 menyeruak usulan agar Pertamina mengambil alih 100 persen mengelola Blok Mahakam. Namun bila usulan tersebut akan diterapkan, resiko yang akan dipikul Pertamina sangat besar.
"Kalau itu dilakukan, Pertamina harus investasi besar sampai ratusan triliun dan yang saya kaji saat ini adalah kepentingan negara, bukan kepentingan untuk Pertamina atau untuk asing," jelasnya.
Secara pribadi, Jero mengaku tidak ingin Blok Mahakam jatuh kembali dikelola oleh pihak asing. Meskibegitu, pihaknya akan mempertimbangkan secara matang jalan yang terbaik.
"Sudah dikuasai 50 tahun oleh asing, masa harus mereka lagi yang kelola. Saya juga ingin Indonesia yang mengelola dan sudah semestinya Indonesia punya saham. Tapi berapanya itu sedang kita bahas dan sedang kita kaji betul. Makannya, Pertamina harus menghitung ini secara rinci dan benar," harapnya.
"Bagi saya lebih penting negara, daripada Pertamina. Kalau dulu selama 50 tahun Pertamina sahamnya nol persen enggak masalah, karena kebijakan dulu juga bagus dan jangan salahkan masa lalu," imbuh sekretaris majelis tinggi partai Demokrat ini.
Selaku Menteri ESDM, keputusan terakhir mengenai kelanjutan Blok Mahakam ada dalam gengamannya. Namun hal itu bukan perkara mudah untuk diputuskan saat ini.
"Keputusan akhir memang ada di pemerintah dalam hal ini ada di saya. Sebelum putusan terakhir, saya akan laporkan pada bapak Presiden, karena ini menyangkut 30 tahun kemudian," tutupnya.
Seperti diketahui, kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 1967 dan kemudian diperpanjang pada 1997 untuk jangka waktu 20 tahun hingga 2017. Saat ini, Blok Mahakam dikelola Total EP Indonesie, Prancis dan Inpex Jepang dengan komposisi 50:50. Dan total E & P kembali mengajukan permohonan perpanjangan untuk kembali mengelola Blok Mahakam.
Pemerintah saat ini masih melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, serta melibatkan berbagai unsur terkait pengelolaan blok migas yang terletak di Kalimantan Timur itu. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir masa kontraknya empat tahun lagi itu. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Semangati Pertamina Kuasai Blok Mahakam
Redaktur : Tim Redaksi