JAKARTA - Sidang ketiga ajudikasi sengketa informasi publik tentang kunci jawaban Ujian Nasioan (UN) antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan badan standar nasional pendidikan (BSNP) belum final.
Dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Publik (KIP), Senin (20/5), dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli yang dihadirkan Kemdikbud dan BSNP selaku termohon, diketahui apabila kunci UN dipublikasikan ke publik, maka dapat merusak sistem bank soal.
Urip Purwono selaku saksi ahli dalam bidang psikometrik dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ahmad Alamsyah Saragih itu mengatakan, bila kunci jawaban UN terjadi kebocoran atau diungkap ke publik, maka terjadi yang namanya item drift.
"Item drift itu adalah berubahnya karakteristik, atau item yang dimanifestasikan dalam bentuk parameter tidak lagi memberikan informasi yang akurat. Artinya apabila kunci jawaban UN diketahui publik, itu tidak akan mengambarkan lagi akurasi informasi yang ingin dicapai dari UN," kata Urip.
Bahkan, kata staf khusus dan pembantu rektor bidang kerjasama Unpad itu, dampak terburuk apabila kunci UN diketahui publik adalah rusaknya sistem di bank soal. Sehingga kisi-kisi UN pada tahun tersebut dan tahun-tahun sebelumnya bisa dikeluarkan dari bank soal karena tidak lagi menjadi rahasia.
Sementara itu, Koordinator monitoring pelayanan publik ICW Febri Hendri selaku pemohon informasi kunci jawaban UN 2012 untuk mencocokkan adanya data kunci jawaban yang diduga bocor meyakini, bahwa kunci UN tersebut bukan rahasia publik karena data UN yang diminta sudah berlalu.
"Kami pada prinsipnya meyakini kunci jawaban itu harus dibuka. Karena pelaksanaan UN banyak kecurangan yang terjadi secara sistematis terstruktur. Dalam konteks itu yang dikhawatirkan sebagai ahli item drift, itu mungkin saja terjadi," kata Febri.
Sementara Kepala Pusah Humas dan Informasi (PIH) Kemdikbud, Ibnu Hamad juga tetap bertahan kunci jawaban UN itu dikecualikan dan tidak bisa sewaktu-waktu dipublikasikan. Bahkan dia juga masih menyangsikan data kunci jawaban UN yang diperoleh ICW. (fat/jpnn)
Dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Publik (KIP), Senin (20/5), dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli yang dihadirkan Kemdikbud dan BSNP selaku termohon, diketahui apabila kunci UN dipublikasikan ke publik, maka dapat merusak sistem bank soal.
Urip Purwono selaku saksi ahli dalam bidang psikometrik dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ahmad Alamsyah Saragih itu mengatakan, bila kunci jawaban UN terjadi kebocoran atau diungkap ke publik, maka terjadi yang namanya item drift.
"Item drift itu adalah berubahnya karakteristik, atau item yang dimanifestasikan dalam bentuk parameter tidak lagi memberikan informasi yang akurat. Artinya apabila kunci jawaban UN diketahui publik, itu tidak akan mengambarkan lagi akurasi informasi yang ingin dicapai dari UN," kata Urip.
Bahkan, kata staf khusus dan pembantu rektor bidang kerjasama Unpad itu, dampak terburuk apabila kunci UN diketahui publik adalah rusaknya sistem di bank soal. Sehingga kisi-kisi UN pada tahun tersebut dan tahun-tahun sebelumnya bisa dikeluarkan dari bank soal karena tidak lagi menjadi rahasia.
Sementara itu, Koordinator monitoring pelayanan publik ICW Febri Hendri selaku pemohon informasi kunci jawaban UN 2012 untuk mencocokkan adanya data kunci jawaban yang diduga bocor meyakini, bahwa kunci UN tersebut bukan rahasia publik karena data UN yang diminta sudah berlalu.
"Kami pada prinsipnya meyakini kunci jawaban itu harus dibuka. Karena pelaksanaan UN banyak kecurangan yang terjadi secara sistematis terstruktur. Dalam konteks itu yang dikhawatirkan sebagai ahli item drift, itu mungkin saja terjadi," kata Febri.
Sementara Kepala Pusah Humas dan Informasi (PIH) Kemdikbud, Ibnu Hamad juga tetap bertahan kunci jawaban UN itu dikecualikan dan tidak bisa sewaktu-waktu dipublikasikan. Bahkan dia juga masih menyangsikan data kunci jawaban UN yang diperoleh ICW. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Dinilai Ngawur
Redaktur : Tim Redaksi