JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut bersedia menerima tawaran posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Kesediaan ini disampaikan SBY setelah bertemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Demokrat Daerah di Nusa Dua, Sabtu (30/3). Namun, kesediaan SBY yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden RI tersebut dinilai beberapa kalangan justru menambah masalah baru.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, SBY sama saja dengan memunculkan musibah baru. "Jelas, ini semacam musibah baik bagi bangsa ini maupun kepada partai demkrat sendiri. Presiden tak akan bisa fokus, baik dalam mengurus partai demkrat maupun mengurus bangsa ini," kata Ray saat dihubungi JPNN.
Menurut Ray, rencana akan ada ketua harian yang mewakili SBY sebagai ketua umum jelas sudah mengindikasikan ketidakefektifan kerja-kerja ketua umum. Ray beranggapan ketua harian, secara politik dan hukum tidak memiliki kewenangan yang efektif. Kehadiran ketua harian, tuturnya, justru berpotensi menambah birokrasi partai, bahkan dapat mendorong munculnya dua matahari kekuasaan di dalam tubuh Partai Demokrat.
" Lagi pula, ketua harian tidak dikenal dalam Undang-Undang Parpol. Jadi bila konteksnya keluar partai, ketua harian malah tak memiliki kewenangan apapun," lanjut Ray.
Situasi ini, kata Ray, hanya akan membuat Partai Demokrat lambat dalam melakukan implementasi, menanam bibit konflik dan menambah birokrasi. Sementara konteks pengaruh masalah internal Demokrat kepada bangsa ini sudah terasa. Banyak masalah yang tersendat-sendat diselesaikan karena Presiden sibuk pula dengan partainya. (flo/jpnn)
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, SBY sama saja dengan memunculkan musibah baru. "Jelas, ini semacam musibah baik bagi bangsa ini maupun kepada partai demkrat sendiri. Presiden tak akan bisa fokus, baik dalam mengurus partai demkrat maupun mengurus bangsa ini," kata Ray saat dihubungi JPNN.
Menurut Ray, rencana akan ada ketua harian yang mewakili SBY sebagai ketua umum jelas sudah mengindikasikan ketidakefektifan kerja-kerja ketua umum. Ray beranggapan ketua harian, secara politik dan hukum tidak memiliki kewenangan yang efektif. Kehadiran ketua harian, tuturnya, justru berpotensi menambah birokrasi partai, bahkan dapat mendorong munculnya dua matahari kekuasaan di dalam tubuh Partai Demokrat.
" Lagi pula, ketua harian tidak dikenal dalam Undang-Undang Parpol. Jadi bila konteksnya keluar partai, ketua harian malah tak memiliki kewenangan apapun," lanjut Ray.
Situasi ini, kata Ray, hanya akan membuat Partai Demokrat lambat dalam melakukan implementasi, menanam bibit konflik dan menambah birokrasi. Sementara konteks pengaruh masalah internal Demokrat kepada bangsa ini sudah terasa. Banyak masalah yang tersendat-sendat diselesaikan karena Presiden sibuk pula dengan partainya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Fraksi PD: Waketum Perlu Ditambah
Redaktur : Tim Redaksi