jpnn.com - JAKARTA - Panglima Tertinggi TNI diminta untuk segera menindak anggota TNI aktif yang masih terindikasi ikut dalam proses politik. Tanpa ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Panglima Tertinggi TNI, "perang bintang" akan terus berlangsung dan rakyat yang jadi korban.
Hal tersebut dikatakan Guru Besar politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna, Senin (9/6), menyikapi konstelasi politik dalam pemilu presiden yang semakin memanas.
BACA JUGA: Politisi Golkar Merasa tak Pantas jadi Timses
“Tidak ada jalan lain, Presiden SBY sebagai Panglima Tertinggi TNI dan atasan dari Polri harus bertindak tegas. Sanksi semua anggota TNI/Polri yang ikut mendukung salah satu pasangan capres atau cawapres. TNI dan Polri aktif semuanya harus ada dalam kendali SBY,” kata Budyatna.
Ditegaskannya, Panglima Tertinggi TNI tidak boleh menutup mata bahwa di balik pasangan capres dan cawapres itu berkumpul para pensiunan jenderal yang masih bisa mengendalikan jajaran TNI aktif saat ini.
BACA JUGA: Sebelum Debat, Tim Prabowo Sindir Strategi Jokowi
"Di Prabowo banyak jenderal pensiunan, begitu juga di Jokowi. Keduanya sama saja. Kelompok TNI pendukung para capres ini memainkan jajaran TNI aktif yang mereka kenal dan memanfaatkan TNI/Polri untuk kepentingan mereka sendiri," tegasnya.
Dia ingatkan, TNI/Polri untuk tidak mau terseret-seret oleh kepentingan dua pasangan calon yang akan bertanding dalam pilpres.
BACA JUGA: Sebut Jokowi-JK Mirip Tukul
"TNI jangan mau terseret-seret oleh para mantan petingginya. TNI harus netral dan hanya bertugas melindungi NKRI dan bukan dukung-mendukung pasangan capres atau cawapres," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Apresiasi Rekomendasi Pemberantasan Korupsi ICW
Redaktur : Tim Redaksi