jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pesan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar menyiapkan anggaran untuk pembelian 1 juta sekop. JK -sapaan Jusuf Kalla- ingin sejuta sekop dibagi-bagikan ke warga DKI Jakarta untuk menggali sampah dan lumpur yang memenuhi saluran sanitasi yang rusak di ibu kota.
JK menyatakan, sanitasi yang bersih bisa membuat saluran-saluran air di Jakarta lancar. Namun, menurutnya cara terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berasal dari buruknya kualitas sanitasi di Jakarta justru berada di tangan warga sehingga banjir akibat saluran air tersumbat tidak akan terjadi.
BACA JUGA: Warga Keracunan Beras Plastik, Kapolri: Belum Tentu
"Pak Gubernur tolong lakukan seperti ini. Kalau kita minta wali kota yang pelihara semua selokan, tidak akan mungkin bisa. Makanya siapkan sekop untuk semua orang. Semua yang punya rumah dikasih kewajiban untuk pelihara selokan di depan rumahnya," kata JK dalam sambutannya saat membuka acara seminar Indonesia International Water Week di Jakarta Convention Center, Rabu (27/5).
JK menegaskan pengadaan sekop justru lebih bermanfaat dibandingkan dananya untuk membeli uninterruptible power supply. "Daripada uangnya banyak dipakai buat beli UPS," ucapnya.
BACA JUGA: Jokowi Lantik Wagub Papua Barat dan Kepala Bakamla
Pernyataan JK membuat para peserta yang hadir tertawa. Setelah itu, JK menyebut nama Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung. "Tolong kasih tahu Pak Haji Lulung. Kasih tahu saja," ujar JK yang menujukkan pernyataannya epada Ahok.
Lulung merupakan salah satu pihak yang pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus UPS yang menggunakan APBD DKI 2014. Kasus itu ditangani oleh Bareskrim Polri. Ketika itu, Lulung menjadi Ketua Koordinator Komisi E DPRD DKI. Anggaran untuk pengadaan UPS sebesar Rp 330 miliar di tahun 2014.
BACA JUGA: Menteri Gobel dan Kapolri Sidak di Pasar Cipinang
JK mengatakan, dengan anggaran lebih dari Rp 300 miliar maka Pemprov DKI bisa melakukan pembelian hingga 1 juta sekop untuk dibagikan secara gratis kepada warga.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mutasi Pejabat Jelang Pilkada, Bakal Dibatalkan KASN
Redaktur : Tim Redaksi