jpnn.com - JAKARTA - Pembukaan konvesi ujian nasional (unas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Kamis (26/9) dimeriahkan kedatangan mantan Wapresi Jusuf Kalla (JK). Di dalam forum, petinggi partai Golkar itu mengkritik pelaksanaan teknis unas.
JK mengatakan secara prinsip sudah tidak ada persoalan dalam penyelenggaraan unas. "Kemendikbud silahkan terus melaksanaan unas," katanya. Tetapi mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) itu mengingatkan Kemendikbud untuk urusan teknis penyelenggaraan unas.
BACA JUGA: UN Penting Secara Politis dan Filosofis
"Seperti kita tahun bersama, unas tahun ini diramaikan jadwal yang tidak serentak. Ini karena urusan teknis. Jangan sampai terulang lagi," katanya. Dia berharap Kemendikbud bersama DPR bisa segera menyelesaikan pembahasan anggaran untuk unas. Sehingga panitia bisa segera jalan. Jika dalam konvensi ini ditetapkan kebijakan teknis penyelenggaran unas yang baru, harus segera disosialisasikan.
JK menuturkan masyarakat perlu memandang positif pelaksanaan unas, yakni mendorong siswa untuk giat belajar. "Bangsa ini tidak akan cerdas tanpa belajar," katanya. Sehingga pelaksanaan unas yang berujung pada konsekuensi lulus dan tidak lulus harus dipertahankan. Jika tidak ada konsekuensi itu, siswa akan alakadarnya mempersiapkan diri dan mengerjakan soal ujian.
BACA JUGA: Ujian Nasional Bukan Amanat UU
Mendikbud Mohammad Nuh menuturkan pelaksanaan unas sudah mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Mulai dari yang menututu unas untuk pemetaan, syarat kelulusan, acuan penerimaan ke jenjang lebih tinggi, hingga pembinaan sekolah dan guru sudah diakomodir.
"Arogan jika unas itu hanya untuk pemetaan saja, tanpa mengakomodir keinginan-keinginan yang lainnya," jelasnya.
BACA JUGA: Nuh Tegaskan UN Tetap Digelar
Anggota Komisi X (bidang pendidikan) DPR Zulfadli menuturkan komisnya bersama dengan Kemendikbud segera membentuk panitia kerja (panja) anggaran unas. Dengan percepatan ini, dia berharap Oktober depan sudah ada kepastian anggaran unas.
"Musibah tahun ini (anggaran unas cair sebulan sebelum penyelenggaraan, red) jangan sampai terulang lagi," jelas dia. Zulfadli mengatakan rententang masalah unas tahun ini tidak terlepas dari pemblokiran anggaran Kemendikbus secara keseluruhan.
Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sekaligus ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Idrus Paturussi juga menjadi pembicara dalam konvensi ini. Dia mengatakan tahun depan PTN siap membuat pelaksanaan unas lebih berwibawa.
Caranya adalah dengan meningkatkan porsi nilai unas dalam saringan masuk PTN. Dia mengakaui bahwa tahun ini porsi tertinggi masih diambil dari nilai rapor. Sedangkan untuk unas hanya dipakai dari keputusan lulus atau tidak lulusnya. "Tahun ini nilai unas tetap kami pakai. Tetapi hanya lulus dan tidak lulusnya," papar Idrus.
Untuk tahun depan dia berharap pihak PTN diberikan waktu lebih lama untuk melihat hasil scoring unas. Sehingga mereka bisa menjadikan nilai unas itu untuk pertimbangan masuk ke PTN. "Nilai rapor kami pakai karena kami sudah mendapatkan sejak dini dalam masa penerimaan mahasiswa baru," jelas dia.
Sementara itu pelaksanaan konvensi Unas Kemendikbud ini diwarnai insiden walkout (WO) sejumlah peserta. Alasannya adalah peserta yang diundang kemendikbud hampir seluruhnya yang pro pelaksanaan unas. Sehingga muncul indikasi bahwa Kemendikbud berusaha menggiring peserta untuk tetap sepakat unas dilanjutkan tahun depan.
"Pada awal-awal pernyataannya dulu, Kemendikbud menyatakan bahwa konvensi ini untuk mencari titik temu apakah unas dilanjutkan atau tidak," ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti yang juga ikut WO dari forum. Dia menyebut Kemendikbud tidak konsisten dengan rencanan awal pembentukan konvensi. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Microsoft Perkuat IT Politeknik & STMIK LPKIA Bandung
Redaktur : Tim Redaksi