JK: Teror Poso Bukan Konflik Agama

POSO - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa rangkaian sejumlah aksi teror yang terjadi di Poso dalam kurun waktu dua bulan terakhir bukanlah konflik antar-agama. Melainkan, aksi teror Poso yang dimulai dari penembakan Seppe yang menewaskan Oldi  Ombolando, penembakan Masani dengan korban luka Hasman Sawo, ledakan bom di rumah Okri Mamuaya keluarahan Kawua, pembunuhan sadis terhadap dua polisi, hingga peledakan bom di pos Polantas SMA Kristen hanya merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran norma agama.

Hal itu dikatakan Jusuf Kalla saat bertatap muka dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Poso di Banua Torulemba, rumah jabatan bupati Poso, Selasa (23/10). “Tak ada konflik di Poso. Teror yang terjadi belakangan adalah kejahatan kemanusiaan yang harus ditindak dan dicegah,” jelasnya. 

Ia pun meminta dan berharap masyarakat Poso tak terprovokasi dengan aksi-aksi terror dan kejahatan lain yang terjadi beberapa hai terakhir. Datang di Poso, JK didampingi mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Hamid Awaluddin.

Dikatakan JK, pasca-deklarasi Damai Malino Tahun 2002, di Poso tak ada lagi konflik antar agama yang muncul. Sejumlah kasus yang muncul pasca deklarasi Malino, ujar sang deklarator ini, hanyalah riak-riak yang dimunculkan oleh oknum dan atau kelompok yang tidak menginginkan Poso aman dan damai.

“Peristiwa yang muncul lagi pasca Deklama itu bukanlah konflik. Melainkan luapan ekspresi orang-orang yang tidak puas dengan kondisi Poso yang aman damai,” sebutnya.

Menurut tokoh nasional ini, aksi kejahatan “teror” yang terjadi di Poso belakang ini dilakukan oleh orang-orang yang salah dalam memahami ajaran agama. “Tidak ada ajaran membunuhb polisi itu halal darahnya, dan yang membunuh akan masuk surge. Pun demikian, tidak ada ajaran membunuh orang lain itu sipembunuhnya akan masuk surge. Ini kekeliruan dalam memahami ajaran agama. Yang mendasari aksi-aksi kejahatan di Poso adalah factor ideology,” tandasnya.

Untuk menindak para pelaku terror dan pembunuhan ini, JK menyerahkannya kepada polisi dan aparat kemanan lain (TNI) untuk menegakan hukum dengan tegas. “Kalu untuk pencegahan agar aksi kejahatan kemanusiaan tidak berlanjut dikemudian hari, yah tugas kita merupah pola pikir dan pemahaman mereka. Kembalikan mereka kepada pemahaman ajaran agama yang benar,” tandasnya.

Peningkatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting untuk dilakukan pemerintah daerah. “Kalau masyarakat sudah sejahtera, dia tidak mau lagi berbuat negative,” sambungnya.  Agar proses penegakan hukum aparat kemanan berjalan baik, maka Jusuf Kalla mengharakan adanya dukungan dari masyarakat Poso.  “Semua pihak sama-sama berkewajiban memperbaiki Poso ini,” tambahnya. (bud)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Foto Seronok Novi Beredar, 13 Polisi Diperiksa