JAKARTA--Temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa transaksi keuangan yang terindikasi korupsi paling banyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi temuan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengapresiasi kerja PPATK. Menurut Jokowi, temuan PPATK dapat menjadi acuan dalam melakukan pembenahan di tubuh Pemprov DKI.
"Bagus itu. Bagus berarti harus dibenahi. Hehe," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/1).
Menurut Jokowi, memperketat pengawasan menjadi satu-satunya langkah yang bisa dilakukan untuk menyikapi temuan PPATK. Oleh karena itu manajemen kontrol yang baik akan menjadi prioritas pemerintahannya.
"Dari sisi kita lho ya eksekutif, dari sisi aparat (hukum) saya gak tau tindakannya apa. Manajemen pengawasan harus diperkuat, memang kuncinya di situ," ujar Jokowi.
Berdasarkan Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Periode I Tahun 2012 diketahui bahwa provinsi dengan transaksi yang berindikasi tindak pidana korupsi terbanyak adalah DKI Jakarta. Sebanyak 37,45% dari laporan transaksi terindikasi korupsi berasal dari ibu kota.
Temuan PPATK juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling banyak melakukan transaksi terindikasi korupsi. (dil/jpnn)
Menanggapi temuan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengapresiasi kerja PPATK. Menurut Jokowi, temuan PPATK dapat menjadi acuan dalam melakukan pembenahan di tubuh Pemprov DKI.
"Bagus itu. Bagus berarti harus dibenahi. Hehe," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/1).
Menurut Jokowi, memperketat pengawasan menjadi satu-satunya langkah yang bisa dilakukan untuk menyikapi temuan PPATK. Oleh karena itu manajemen kontrol yang baik akan menjadi prioritas pemerintahannya.
"Dari sisi kita lho ya eksekutif, dari sisi aparat (hukum) saya gak tau tindakannya apa. Manajemen pengawasan harus diperkuat, memang kuncinya di situ," ujar Jokowi.
Berdasarkan Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Periode I Tahun 2012 diketahui bahwa provinsi dengan transaksi yang berindikasi tindak pidana korupsi terbanyak adalah DKI Jakarta. Sebanyak 37,45% dari laporan transaksi terindikasi korupsi berasal dari ibu kota.
Temuan PPATK juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling banyak melakukan transaksi terindikasi korupsi. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tender Kereta Bandara Soetta Dimulai Tahun Ini
Redaktur : Tim Redaksi