jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa mantan terpidana kasus korupsi pengadaan kotak suara KPU, Sihol Manulang dalam rombongannya ke Papua untuk merayakan Natal bersama. Meski tidak dilarang secara hukum, namun langkah Jokowi ini dinilainya tidak etis dan bisa membahayakan dirinya sebagai presiden.
Asep mengingatkan, Jokowi harus hati-hati membawa siapapun yang berada dalam rombongannya. Meski tidak ada larangan, tapi sangat tidak etis seorang presiden duduk dalam satu pesawat kepresidenan dengan seorang mantan terpidana korupsi.
BACA JUGA: Ini Kemiripan Gus Dur dan Jokowi di Mata Yenny Wahid
"Biar bagaimanapun pesawat itu dibeli menggunakan uang rakyat sebagai fasilitas presiden, apa pantas jika presiden berpergian dengan seorang yang pernah mengkorupsi uang rakyat dengan pesawat itu," kata Asep, Sabtu (27/12).
Kalaupun Jokowi ingin mengajak Sihol karena berjasa memimpin salah satu kelompok relawan Jokowi-JK pada pilpres lalu, seharusnya jangan menggunakan fasilitas negara.
BACA JUGA: Jokowi: Rakyat Papua Harus Didengar
"Kalau hubungannya pribadi, yah jangan gunakan fasilitas negara. Ini kan kunjungan kerja bukan urusan pribadi Jokowi yang semuanya dibiayai oleh negara. Saya yakin rakyat termasuk para pemilih Jokowi sekalipun tidak akan rela fasilitas negara dinikmati oleh mantan koruptor," ujarnya.
Seorang presiden lanjutnya, berpergian dalam tugas biasanya membawa rombongan para pembantunya seperti menteri dan staf-stafnya di dalam pesawat membicarakan negara dan pemerintahan.
BACA JUGA: Ini 9 Nama yang Layak Jadi Wantimpres
"Banyak dalam pembicaraan itu juga menyangkut hal yang bersifat rahasia sehingga membawa seorang mantan terpidana korupsi tentunya sangat tidak elok," imbuhnya.
Yang berada dalam pesawat seharusnya orang-orang yang memiliki hubungan kerja dan fasilitas negara hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang terkait dengan ketatanegaraan.
"Memangnya Sihol sekarang ikut mengurus negara sehingga perlu diajak," tanya Asep.
Selain itu aspek keamanan seorang presiden juga harus dijaga. Bukan hanya keamaman fisik, tapi juga menjaga keamanan nama dan jabatan seorang presiden sangat penting.
"Kita sering lihat orang yang terlibat korupsi itu membawa-bawa nama pembesar. Bisa jadi nanti Sihol menjual nama dan kedekatannya dengan Jokowi untuk mengulangi hal buruk yang pernah dilakukannya untuk kepentingan pribadinya. Kalau ini terjadi apa tidak rusak nama presiden nanti," ujar Asep.
Kalau hal ini terjadi maka ini akan menjadi masalah yang tidak kecil. Oleh karena itu ke depan dia berharap Jokowi dan jajaran biro protokoler istana untuk lebih hati-hati dan selektif dalam membawa serta anggota rombongan.
"Kalau dia besok mendatangi kementerian-kementerian untuk meminta proyek misalnya, kan tidak akan ada yang berani menolaknya. Dia bisa jadi akan bilang, saya bukan mantan terpidana tapi saya sekarang adalah orang presiden karena buktinya saya diajak serta satu pesawat oleh Jokowi. Ini kan ada track rekord, apa sih relevansinya Jokowi mengajak dia? Jokowi harus menjelaskan ini," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ancam Pecat PNS yang Seenaknya Layani Publik
Redaktur : Tim Redaksi