BLUSUKAN Gubernur Joko Widodo ke Singapura terus menuai polemik. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak orang nomor satu di Ibukota tersebut memaparkan hasil blusukannya ke luar negeri. Hal ini agar masyarakat mengetahui, kepergian pemimpinnya benar-benar membawa hasil.
“Gubernur Jokowi ke Singapura dalam rangka studi banding soal MRT dan penataan taman. Jadi beliau harus memaparkan kedua soal itu kepada masyarakat. Masyarakat pasti sangat ingin tahu,” ujar Ahmad Husein Alaydrus, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta bidang keuangan, kepada INDOPOS (JPNN Group), Selasa (2/4).
Alaydrus berharap, blusukan Jokowi ke Singapura tidak hanya sekedar menjadi jalan-jalan biasa. Apalagi, selama ini pandangan masyarakat terhadap kunjungan pejabat di Indonesia ke luar negeri selalu bernuansa negatif. Pejabat dianggap hanya menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada hasil jelas.
“Jangan sampai nama baik Jokowi yang selama ini positif, berubah menjadi negatif karena kasus blusukan beliau ke luar negeri ini,” katanya.
Politisi Partai Demokrat yang terkenal ceplas-ceplos ini menilai, angkutan massal MRT merupakan kebutuhan mendesak bagi warga Jakarta. Kemacetan lalu lintas sudah sangat membuat masyarakat menderita. Sehingga gebrakan Jokowi, setelah blusukan ke Singapura untuk studi banding MRT sangat dinantikan.
“Saya berharap Jokowi tidak membuat kecewa warga Jakarta. Cepatlah hasil blusukannya ke Singapura dipaparkan, agar masyarakat mengerti,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ) Arman Zakaria mengatakan, blusukan jokowi ke singapura, bagian dari penjajakan yang merupakan tindaklanjut dari studi banding era sebelumnya. Sehingga Jokowi perlu mendengar dan melihat langsung dari pihak-pihak terkait di Singapura. Hal ini agar rencana pembangunan MRT dapat berjalan sesuai program yang menjadi program unggulan gubernur jakarta saat ini.
“Soal anggaran yang digunakan, sejauh untuk kepentingan dinas dan jabatan tidak ada masalah. Lagi pula Jokowi itu seorang gubernur, sudah ada aturan yang mengatur tentang keprotokoleran, baik itu regional, bilateral, maupun multilateral,” tuturnya.
Seperti diketahui, kepergian Jokowi ke Singapura pada Sabtu, 30 Maret 2013 rupanya terkait dengan rencana proyek pembangunan Mass Rapid Transit. Jokowi mengatakan, kunjungan itu dalam rangka mencari advisor alias penasihat. “MRT kan pertama di Indonesia dan belum ada yang punya pengalaman sehingga perlu didampingi,” tandasnya. (wok)
“Gubernur Jokowi ke Singapura dalam rangka studi banding soal MRT dan penataan taman. Jadi beliau harus memaparkan kedua soal itu kepada masyarakat. Masyarakat pasti sangat ingin tahu,” ujar Ahmad Husein Alaydrus, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta bidang keuangan, kepada INDOPOS (JPNN Group), Selasa (2/4).
Alaydrus berharap, blusukan Jokowi ke Singapura tidak hanya sekedar menjadi jalan-jalan biasa. Apalagi, selama ini pandangan masyarakat terhadap kunjungan pejabat di Indonesia ke luar negeri selalu bernuansa negatif. Pejabat dianggap hanya menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada hasil jelas.
“Jangan sampai nama baik Jokowi yang selama ini positif, berubah menjadi negatif karena kasus blusukan beliau ke luar negeri ini,” katanya.
Politisi Partai Demokrat yang terkenal ceplas-ceplos ini menilai, angkutan massal MRT merupakan kebutuhan mendesak bagi warga Jakarta. Kemacetan lalu lintas sudah sangat membuat masyarakat menderita. Sehingga gebrakan Jokowi, setelah blusukan ke Singapura untuk studi banding MRT sangat dinantikan.
“Saya berharap Jokowi tidak membuat kecewa warga Jakarta. Cepatlah hasil blusukannya ke Singapura dipaparkan, agar masyarakat mengerti,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ) Arman Zakaria mengatakan, blusukan jokowi ke singapura, bagian dari penjajakan yang merupakan tindaklanjut dari studi banding era sebelumnya. Sehingga Jokowi perlu mendengar dan melihat langsung dari pihak-pihak terkait di Singapura. Hal ini agar rencana pembangunan MRT dapat berjalan sesuai program yang menjadi program unggulan gubernur jakarta saat ini.
“Soal anggaran yang digunakan, sejauh untuk kepentingan dinas dan jabatan tidak ada masalah. Lagi pula Jokowi itu seorang gubernur, sudah ada aturan yang mengatur tentang keprotokoleran, baik itu regional, bilateral, maupun multilateral,” tuturnya.
Seperti diketahui, kepergian Jokowi ke Singapura pada Sabtu, 30 Maret 2013 rupanya terkait dengan rencana proyek pembangunan Mass Rapid Transit. Jokowi mengatakan, kunjungan itu dalam rangka mencari advisor alias penasihat. “MRT kan pertama di Indonesia dan belum ada yang punya pengalaman sehingga perlu didampingi,” tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lelang Jabatan di Pemprov DKI Dibuka Pertengahan Maret
Redaktur : Tim Redaksi