Jokowi Belum Puas dengan Kinerja Pemberantasan Korupsi, Begini Kalimatnya

Kamis, 09 Desember 2021 – 15:05 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih harus diperbaiki. Dia lantas membuka data IPK Indonesia. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum memberikan hasil yang memuaskan.

Pemimpin yang beken disapa dengan panggilan Jokowi, itu bahkan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain.

BACA JUGA: Di Depan Jokowi, Firli Sampaikan KPK Tetapkan Ratusan Tersangka

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, ranking Indeks Persepsi Korupsi kita di 2020 masih perlu diperbaiki lagi," kata Jokowi saat acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).

Oleh karena itu, dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi di tanah air.

BACA JUGA: Wakapolda Papua Brigjen Eko Berdukacita atas Kematian Siswa SPN Denis Yonas Trangen

Suami Iriana itu lantas membeberkan data bahwa IPK Indonesia berada pada peringkat ke-102 dari 180 negara di dunia.

Angka itu menurutnya terbilang sangat jauh jika dibandingkan Singapura dengan ranking tiga.

BACA JUGA: Tepat di Hari Antikorupsi, Eks Pegawai KPK Dilantik jadi ASN Polri

"Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102," ucap Jokowi.

Meski demikian, eks gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan ada perkembangan yang menggembirakan.

Sebab, data pada Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan indeks perilaku korupsi di Indonesia terus mengalami kenaikan.

Di mana, pada 2019 angkanya 3,7, 2020 di 3,84, 2021 di 3,88. "Artinya makin tahun semakin membaik," ujar Presiden.

Jokowi juga merasa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan cara-cara yang lebih tegas. Untuk itu, dia ingin ada perbaikan dan penyempurnaan.

"Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan, tetapi dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," kata Jokowi. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler