jpnn.com, JAKARTA - Humphrey Djemat benar-benar kesal karena Joko Widodo alias Jokowi membuka informasi soal tanah ratusan ribu hektare milik Prabowo Subianto. Menurut dia, pernyataan Jokowi saat debat capres kedua, Minggu (17/2) malam tersebut bisa dipidana.
Pria yang masih mengklaim sebagai ketua umum PPP ini mengatakan, Jokowi bisa mengetahui informasi tanah Prabowo karena jabatannya sebagai presiden. Karenanya, penggunaan informasi tersebut untuk materi debat capres adalah penyalahgunaan wewenang.
BACA JUGA: Pengamat: Jokowi Galak, Prabowo Terlalu Baik
BACA JUGA: Humphrey Kecewa Jokowi Lancarkan Serangan Personal ke Prabowo
Dia juga berpandangan bahwa pernyataan Jokowi adalah sangat tendensius, dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.
BACA JUGA: Jokowi Tak Lupa Sama Petani Jagung saat Paparkan Visi dan Misi
"Keonaran sudah terjadi, dimana masyarakat ramai sudah membicarakan mengenai hal tersebut dan malahan lebih mengkotak-kotakkan masyarakat pendukung kedua kubu," imbuhnya.
BACA JUGA: Singgung Ratusan Ribu Hektare Tanah Prabowo, Jokowi: Enggak Ada Personal
BACA JUGA: Pengamat: Jokowi Kuasai Debat Kedua Capres
Selain itu, lanjut Humprey, Jokowi bisa dinyatakan melalukan hoaks. Pasalnya, Jokowi menyebut tanah tersebut milik pribadi Prabowo. Padahal itu milik PT. Secara hukum kepemilikan, PT terpisah dengan pribadi.
Berdasarkan logika itu, Humprey berpendapat Jokowi tidak sekadar melakukan penyalahgunaan wewenang. Tapi juga tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
"Akibatnya banyak orang yang tidak suka dan benci terhadap Prabowo akibat omongan Jokowi ini. Ini sudah masuk kategori hoaks. Ini jelas pelanggaran ITE. Jadi Jokowi kena itu dan bisa dilaporkan ke polisi. Nobody above the law. Semua orang sama di hadapan hukum," demikian Humphrey Djemat. (rus/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apa Benar Jokowi Pakai Earphone Saat Debat Kedua Capres?
Redaktur & Reporter : Adil