jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan rencana pelibatan TNI untuk ikut menggempur kelompok militan Maute di Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Filipina, sudah pernah dibicarakan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Bahkan, kedua kepala negara sudah sama-sama setuju sebagai bentuk perang melawan terorisme. Hanya saja, ada prosedur yang harus dilalui dalam pelibatan TNI dalam operasi di Filipina.
BACA JUGA: Djarot: Perubahan di Jakarta Tidak Lepas dari Keberanian Jokowi-Ahok
"Butuh dari Kongres sana. Kalau Presiden Jokowi boleh, Presiden Filipina juga boleh. Tapi kan gak segampang itu. Harus (persetujuan) ada rakyat sana. Atas nama rakyat sana," ungkap Ryamizard di kompleks Istana Negara, Kamis (22/6).
Pembicaraan mengenai pelibatan TNI dalam operasi melawan terorisme di Filipina, dibicarakan Jokowi dan Duterte saat pertemuan beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: MMC Untuk Mewujudkan Keamanan Perairan Sulu
Bila rencana ini memang diperlukan, maka dibutuhkan persetujuan Kongres Filipina. "Kan tunggu persetujuan kongres. Kita gak bisa masuk ke tempat orang kalau gak diizinkan. Walaupun presiden bilangnya boleh. Kami siap saja," jelas Jenderal TNI (Purn) ini.
Dia menambahkan, pelibatan TNI di Marawi diperlukan dalam konteks melawan terorisme sebagai musuh bersama. Sebab, jika kelompok tersebut sampai masuk ke Indonesia, bisa merepotkan. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Para Menhan Bersepakat Mengembangkan SOP pada Trilateral Maritim Patrol
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mencekam! Dar.. Der.. Dor.. TNI Adu Tembak Lawan Pembajak
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam