Jokowi Dianggap Disandera Pengamat, Jakarta jadi Kota Mati

Kamis, 31 Januari 2013 – 01:58 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Foto: Dok/JPNN
JAKARTA - Kemacetan yang melanda DKI Jakarta akan terus terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Pasalnya, dalam rapat tertutup dengan para pakar, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan tidak menyepakati pembuatan 6 ruas jalan.

Hal tersebut mendapat protes dari aktivis sosial media, Indra Budiman. Menurutnya, publik hearing terkait pembangunan jalan tol tidak sesuai dengan keinginan warga Jakarta.

Menurut Indra, Jokowi telah disandera pengamat. Menurut dia, Inilah ulah gila pengamat transportasi yang "menyandera" Gubernur Jokowi soal rencana jalan tol layang.

"Memindahkan public hearing yang seharusnya terbuka di Balai Agung, Balai Kota ke ruang rapat khusus gubernur. Public hearing tertutup dihadiri Jokowi, Pristono Kepala Dishub, Darmaningtias pengamat transportasi, Adrianof pengamat kebijakan publik, pengamat perkotaan Marco Kusuma, Wijaya, Azas Tigor DTK yang juga pengamat transportasi, JTD, Tulus abadi (LSM) dan wakil konsorsium pembangunan jalan tol," ujar Indra kepada wartawan, Rabu (30/1).

Dia melanjutkan, rapat yang harusnya dimulai pukul 12.00 molor sampai Jam 14.00 hanya karena menunggu pengamat yang belum dateng. Kemudian, sangat aneh, ketika memindahkan rapat publik hearing dari tempat terbuka ke tempat tertutup.

Untuk mengelabui awak media, Jokowi dan para pengamat mempersilahkan media tv untuk masuk ke ruang tertutup sebelum rapat dimulai untuk mengambil gambar sambil bersandiwara seolah rapat terbuka.

"Rapat tertutup dihadiri Jokowi jam 14.00 sambil mengatakan kepada media bahwa hanya 15 menit ternyata baru rampung hingga pukul 16.00," sesalnya.

Atas sikap itu, Indra sangat menyayangkan, karena nasib macet ibukota ternyata di tangan pengamat yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat Jakarta. "Jutaan orang akan terus mengalami kemacetan karena ulah sok tau para pengamat yang mendikte dan menyandera Jokowi," tegasnya.

Menurut Indra, perwakilan masyarakat seharusnya diambil dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), perwakilan pemuda dan mahasiswa kemudian pelaku industri dan pengguna jalan bukan kumpulan pengamat gila. "Jalur tol khusus Tanggerang-Bekasi yg melewati Priok untuk kepentingan jalur industri sangat dibutuhkan agar truk-truk besar tidak bikin macet. Penambahan jalan adalah kebutuhan kota yg harus dilakukan dan penambahan angkutan massal juga harus dilakukan," bebernya.

Indra yakin, warga Jakarta sudah jenuh dan marah dengan kemacetan, Jokowi punya duit Rp 50 trilyun untuk mengatasinya. Bahkan, Banjir yang menyebabkan macet tentunnya memerlukan solusi, salah satunya jalan layang alias jalan diatas. "Yang terpenting dari itu semua mengapa jutaan rakyat Jakarta dikorban hanya karena kesombongan para pengamat yang sok kedekatannya dengan gubernur bisa mengatur kebijakannya," ujarnya lagi.

Bahkan partai pendukung seperti PDIP dan Gerindra pun tak berdaya dengan segelintir pengamat yg mengancam akan menarik dukungan jika Jokowi mau buat jalan tol. Padahal, PDIP dan Gerindra setuju dengan adanya penambahan jalan layang di ibukota dan penambahan transportasi massal

"Layaknya sebagai pahlawan kesiangan para pengamat ini merasa merekalah paling jago dan membiarkan rakyat dalam kemacetan parah tanpa berani mengambil keputusan dalam mengurai kemacetan yg cepat maka. "Gubernur Jokowi akan tersandera oleh pengamat yg berdampak kemacetan parah di ibukota," tandasnya. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rusun Marunda Bermasalah, Kepala UPT Dicopot

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler