JAKARTA - Warga asli Jakarta yang berasal dari etnis Betawi dinilai terpinggirkan di wilayahnya sendiri. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun diminta memberi kesempatan bagi tokoh Betawi untuk ikut membangun Jakarta.
Hal ini dikatakan oleh tokoh masyarakat Betawi yang juga pimpinan Majelis Ta'lim Raudhotul Jannah, Syahrudin saat mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Menurutnya, keberadaan tokoh Betawi dalam birokrasi akan menambah kepercayaan diri warga asli ibu kota.
Apalagi, sambungnya, duet pimpinan Jakarta saat ini, Jokowi-Ahok, bukan berasal dari etnis Betawi.
"Gubernur DKI Jakarta perlu memberikan kepercayaan kepada tokoh Betawi untuk memegang jabatan strategis. Setidaknya tokoh itu lebih memahami karakter warga betawi yang jumlahnya 18 persen dari total penduduk DKI," ujar Syahrudin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/6)
Syahrudin menuturkan, sebenarnya keberadaan tokoh Betawi dalam birokrasi sesuai dengan tujuan Jokowi untuk mengedepankan muatan lokal di Jakarta. Ia mencontohkan kebijakan Jokowi yang mewajibkan PNS Pemprov DKI untuk mengenakan pakaian khas Betawi.
Selain itu, lanjut Syahrudin, Jokowi juga menghimbau agar gedung-gedung di ibu kota mengusung tema dan ciri khas Betawi. Kebijakan-kebijakan ini dinilai bakal efektif apabila putra Betawi ikut disertakan dalam birokrasi.
"Gubernur berulangkali mengatakan DKI harus punya ciri khas Betawi, baik dari bangunan maupun dari pakaian. Yang tahu detail tentang filosofi Betawi ya orang Betawi," tegasnya. (dil/jpnn)
Hal ini dikatakan oleh tokoh masyarakat Betawi yang juga pimpinan Majelis Ta'lim Raudhotul Jannah, Syahrudin saat mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Menurutnya, keberadaan tokoh Betawi dalam birokrasi akan menambah kepercayaan diri warga asli ibu kota.
Apalagi, sambungnya, duet pimpinan Jakarta saat ini, Jokowi-Ahok, bukan berasal dari etnis Betawi.
"Gubernur DKI Jakarta perlu memberikan kepercayaan kepada tokoh Betawi untuk memegang jabatan strategis. Setidaknya tokoh itu lebih memahami karakter warga betawi yang jumlahnya 18 persen dari total penduduk DKI," ujar Syahrudin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/6)
Syahrudin menuturkan, sebenarnya keberadaan tokoh Betawi dalam birokrasi sesuai dengan tujuan Jokowi untuk mengedepankan muatan lokal di Jakarta. Ia mencontohkan kebijakan Jokowi yang mewajibkan PNS Pemprov DKI untuk mengenakan pakaian khas Betawi.
Selain itu, lanjut Syahrudin, Jokowi juga menghimbau agar gedung-gedung di ibu kota mengusung tema dan ciri khas Betawi. Kebijakan-kebijakan ini dinilai bakal efektif apabila putra Betawi ikut disertakan dalam birokrasi.
"Gubernur berulangkali mengatakan DKI harus punya ciri khas Betawi, baik dari bangunan maupun dari pakaian. Yang tahu detail tentang filosofi Betawi ya orang Betawi," tegasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terminal Liar Gerus Penerimaan PAD
Redaktur : Tim Redaksi