jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan membereskan beda pendapat mengenai pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat. Pasalnya pembangunan pelabuhan tersebut tak hanya menyangkut aspek perhubungan.
Pelabuhan itu juga menyangkut aspek lain. Di antaranya ialah energi, perikanan, pertanian, sampai masalah sosial. "Banyak sekali aspek yang dipertimbangkan. Tidak hanya bicara aspek pelabuhan yang di Kemenhub. Saya kira Menko Maritim, Menko Perekonomian atau Presiden sekali pun harus bicara," pinta Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat diskusi 'Pelabuhan Cilamaya untuk Siapa' di Jakarta, Selasa (10/3).
BACA JUGA: Periksa Empat Pemenang Tender UPS, Cuma Satu yang Nongol
Marwan menambahkan, perlu ada koordinasi yang baik untuk melakukan kajian mengenai konsep yang tepat. Dia berharap, pembangunan Pelabuhan Cilamaya tak menyenggol sektor lain dan merugikan.
"Kita tidak menolak pembangunan (pelabuhan). Yang kita tolak itu pembangunannya di Cilamaya. Itu perlu kita garisbawahi. Kalau mau bangun, buat kajian baru yang komprehensif agar tidak menyulitkan pihak lain," tegas Marwan. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Berlayar dengan Kapal Pelni, Penumpang Bisa Sambil Belanja di Alfamart
BACA JUGA: Untuk Urusan yang Satu Ini, JK Puji SBY
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Rontok, Tim 9 Temui JK Laporkan Kasus Kriminalisasi
Redaktur : Tim Redaksi