"Sepertinya saya akan lebih baik menjadi inisiator aliansi bayar pajak kendaraan bermotor 50 persen untuk menyikapi kebijakan Jokowi yang akan memberlakukan nomor kendaraan ganjil-genap di jalan-jalan Jakarta," kata Iberamsjah, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/12).
Menurut Iberamsjah, kebijakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan akal sehat dan rasa keadilan wajib pajak yang selama ini telah setor ke negara.
“Dimana logikanya, kita oleh undang-undang diperintahkan harus bayar pajak kendaraan bermotor hitungannya untuk satu tahun. Tapi dengan satu kebijakan oleh Gubernur DKI Jakarta, kendaraan bermortor hanya dapat digunakan enam bulan," kata Iberamsjah.
Lebih lanjut Iberamsjah menjelaskan regulasi yang mengatur kepentingan publik tidak bisa dilakukan hanya dengan sebuah kebijakan dan dadakan.
"Minimal regulasinya harus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang prosesnya harus melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dan Jokowi sadar betul kalau RUU Perda itu yang disodorkannya ke DPRD, pasti akan ditolak secara aklamasi oleh anggota DPRD," kata Iberamsjah.
Salah satu alasan yang akan digunakan untuk menolak RUU Perda tersebut bisa saja RUU itu dinilai akan menimbulkan masalah baru dan merugikan rakyat selaku pembayar pajak, kata dia.
Selain itu, menurut Iberamsjah, secara politis di DPRD DKI Jakarta saat ini dikuasai oleh Fraksi Partai Demokrat bersama anggota koalisinya.
Iberamsjah juga mengatakan bahwa Jokowi merupakanm satu-satunya Gubernur DKI Jakarta yang paling aneh dibanding gubernur sebelumnya. "Dia itu bikin kebijakan yang tidak bijak tanpa memikirkan dampaknya secara komprehensif," ujar Iberamsjah. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bersihkan Kali, Pemprov DKI Libatkan Pemulung
Redaktur : Tim Redaksi