jpnn.com, JAKARTA - Dr Anhar Gonggong menyampaikan keprihatinan karena Presiden Joko Widodo menggunakan lembaga negara untuk mengangkat anaknya.
Menurut dia, Jokowi telah melompati aturan yang ada untuk menempatkan Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres.
BACA JUGA: Istana Bantah Isu Jokowi Minta Bertemu Megawati
"Sebenarnya tokoh lain juga ada, Puan Maharani anaknya Megawati, AHY anaknya SBY, Prananda anaknya Surya Paloh, mereka jadi ketua partai. Namun, yang membedakan adalah cara Jokowi menggunakan lembaga negara untuk mengangkat anaknya. Dia melompati aturan yang ada untuk menempatkan anaknya ke tempat yang dia inginkan. Kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah adik iparnya. Dari situ permainan kostitusi berlangsung," kata Anhar dalam diskusi yang digelar di Unika Atmajaya, Minggu (21/1)
Anhar menambahkan bahwa terjadinya reformasi karena lebih dari 30 tahun Indonesia adalah negara otoriter.
BACA JUGA: Ketum Solmet Minta Sukarelawan Jokowi Menangkan PSI demi Pemberantasan Korupsi
Saat itu, tidak mungkin ada orang yang bicara tentang pergantian pemerintahan. Semua birokrat harus memilih Golkar.
"Saya dulu PNS anggota Korpri yang underbow Golkar tapi tidak pernah nyoblos. Karena Golkar pasti menang. Jadi buat apa ke TPS? Saat itu marak serangan fajar sehari sebelum pemilu dengan memberikan beras dari pintu ke pintu," ujarnya.
BACA JUGA: Jokowi, Kaesang & Gibran Berkegiatan di Jateng, PSI Pastikan Hanya Kebetulan
Akhirnya sejarawan ini mengingatkan bahwa pilpres adalah mekanisme memilih pemimpin. Sayangnya, yang tersedia hanyalah pejabat.
"Jokowi sendiri sempat menyatakan ada 1000 pejabat yang terlibat korupsi. Malah ada anggota KPK yang korup di tubuh lembaganya sendiri. Kalo mental seperti ini, tidak akan tercapai Indonesia emas 2045. Kesalahan kita karena pendidikan cuma mengasah otak bukan nurani," pungkas dia.
Sementara itu, Sumarsih, ibunda dari korban Tragedi Semanggi 1 Wawan, menyampaikan pendapat bahwa saat ini revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi gagal padahal Jokowi sempat menyatakan dia adalah anak kandung Reformasi tapi malah berkolusi dengan mengangkat anaknya sebagai capres.
Jokowi juga dulu mengangkat Jendral Wiranto yang terlibat pelanggaran HAM jadi Menkopolhukam.
Ibu Sumarsih menilai Keppres no 17 tahun 2022 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) juga dipengaruhi oleh para pelaku pelanggaran HAM
“Wawan melambaikan bendera putih untuk menolong korban tapi malah ditembak. Bagi saya Wawan adalah pahlawan reformasi dan demokrasi," tandas Sumarsih.
Prof Muradi menyampaikan semua aparat yaitu TNI, Polri maupun intelijen haruslah profesional dan netral. Semua lembaga tersebut tergantung dari kepemimpinan presiden dan tidak boleh masuk politik praktis. Negara harus mengendalikan.
“Agar menjadi instrumen yang profesional, demokrasi harus dilepaskan dari intervensi TNI/Polri. Mereka harus berjarak dengan politik praktis. Bagaimana sekarang? Konsolidasi sipil tidak kuat. Kultur militer sejak jaman ABRI tidak berubah. Sekarang serasa berbalik lagi. Saya kecewa dengan teman-teman yang berpihak pada rezim otoriter," kata Muradi.
Ketua Umum Alumni Orange Apriyanto Tambunan menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bentuk keresahan akan munculnya tanda-tanda reformasi telah diperkosa rezim.
"Kami Alumni Orange Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau mereview ingatan kita generasi '80 dan '90 yang lahir dan hidup pada zaman Orde Baru. Harapan kami sebagai masyarakat sipil meminta agar aparat kepolisian dan TNI untuk tetap netral dalam masa pemilu ini," pungkas dia. (dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif