Jokowi Dituding Paksakan KJS demi Program 100 Hari

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham menilai KartuJakarta Sehat (KJS) yang dicanangkan Gubernur Joko Widodo sebagai kebijakan yang dipaksakan. Menurutnya, kebijakan itu tidak dipersiapkan dengan matang.

"Mungkin mengejar 100 hari, ada unsur populis," kata Igo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/1). Ia menilai Pemprov DKI tidak siap menerapkan kebijakan ini. Hal ini terlihat ketika jumlah pengguna fasilitas KJS melonjak, pihak puskesmas dan rumah sakit justru kewalahan.

Sejak diterapkannya KJS, lanjut Igo, jumlah pasien meningkat hingga dua kali lipat. Akibatnya, justru banyak pasien yang terlantar dan tidak mendapat pelayanan yang baik.

"SDM sesiap apa menghadapi 2,5 kali lipat kunjungan. Akhirnya pelayanan kesehatan tidak bisa dipenuhi," ujar politisi PKS itu.

Ditambahkannya, lonjakan jumlah pengguna jasa layanan kesehatan ini juga disebabkan kesalahan eksekutif dalam merumuskan kebijakan. Pasalnya, KJS memberi akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta.

Hal itu dinilai beda dengan kebijakan kartu Gakin (Keluarga Miskin) milik gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo yang hanya melayani warga tidak mampu. "Akses keadilan seperti apa? Apakah adil harus semuanya gratis? Pendekatan seperti itu cenderung sosialis," imbuh Igo.

Karenanya Igo meminta eksekutif untuk belajar dari kekurangan KJS. Ia berharap, Gubernur Jokowi dapat menyusun kebijakan berdasarkan pertimbangan strategis.

"Jangan terburu-buru dengan program atau ide populis kalau perangkat belum siap. Jangan hanya ingin memberi kesan berpihak rakyat. Buat apa kalau tidak bisa melayani maksimal," kata Igo mengingatkan.

Lebih lanjut Igo mengatakan bahwa sebenarnya gubernur tidak perlu repot-repot untuk membuat gebrakan 100 hari pertama. Pasalnya, menilai kinerja eksekutif dalam waktu 100 hari adalah sesuatu yang tidak realiistis.

"Tidak fair memberikan rapor 100 hari. Ini kan masih sisa tahun anggaran Foke. Mau melakukan apa-apa juga nggak bisa," tandasnya. (dil/jpnn)