jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sejauh ini wacana vaksinasi Covid-19 yang dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo masih sesuai jadwal, yaitu pada Rabu (13/1).
Namun, vaksinasi itu dilakukan pascaizin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Mengenai vaksinasi, insyaallah, bapak, ibu, kita akan mulai di Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Berita baik (aspek kehalalan) dari MUI juga sudah keluar. Insyaallah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul, karena kami tidak mungkin, saya ulang sekali lagi, pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Senin (11/1).
BPOM, menurut dia, merupakan badan saintifik independen yang berhak untuk menentukan apakah vaksin Sinovac layak atau tidak diberikan kepada masyarakat. Karena itu, vaksinasi terhadap Presiden Jokowi tidak akan diberikan sebelum ada izin BPOM.
Budi juga menyoroti banyaknya masyarakat atas kekhawatiran kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Budi mengaku bersama Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto sudah menampung masukan itu.
"Kami berusaha dengan bantuan Pak Menko akan sesegera mungkin memberikan penjelasan begitu nanti keputusannya sudah resmi akan dibuat. Tetapi, kami sudah mendengarkan masukan masukan mengenai hal-hal yang terkait dengan KIPI," kata dia. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga