Diharapkan hasil kerja pansus bisa membuahkan hasil maksimal dalam melakukan perbaikan terhadap aturan pelaksana penyelenggaraan reklame. “Ya bagus itu. Manajemen semakin diperbaiki, maka semakin baik,” ujar Gubernur Jokowi, kemarin (7/11), menanggapi pembentukan pansus reklame yang berniat melakukan perbaikan terhadap aturan penyelenggaraan reklame.
Sebab penyelenggaraan reklame di Jakarta selama ini terindikasi tidak maksimal. Banyak potensi penerimaan daerah yang tidak tergali secara mendalam. Sehingga penyelenggaraannya lebih banyak memberikan keuntungan bagi kantong pribadi dan segelintir kalangan.
Kendatipun pansus yang dibentuk DPRD DKI harus berhadapan dengan mafia reklame, kalangan politisi Kebon Sirih menyatakan siap. “Secara prinsip, sangat mendukung pansus tersebut. Kami tidak kawatir dengan adanya mafia reklame yang bermain selama ini,” tandas Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan.
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan, upaya yang dilakukan pansus yakni mengarah pada perbaikan. Namun ke depan harus dilakukan sistem pelayanan satu pintu untuk perizinan penyelenggaraan reklame.
“Pungli harus diantisipasi. Sebab selama ini lebih banyak uang undertable ketimbang penerimaan pajak. Kalau tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 400 miliar lebih, harusnya pendapatan dari pajak reklame bisa mencapai Rp 1 triliun,” tuturnya.
Bahkan, sambung Amir, pansus harus bisa konsen terhadap perbaikan regulasi. Sebab aturan yang digunakan selama ini sudah uzur dan banyak celah yang bisa dimainkan oleh para mafia reklame. “Namun pansus harus memperhatikan kaitan aturan dengan aturan lain seperti, perda tata ruang wilayah yang berhubungan dengan perubahan status lahan. Masalah ini akan semakin kompleks,” tukasnya. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Digeruduk Mahasiswa, Jokowi Langsung Telpon Walikota
Redaktur : Tim Redaksi