jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi menilai Presiden Jokowi perlu bersikap tegas menyikapi konflik di tubuh Partai Demokrat.
Bursah mengatakan, Jokowi perlu mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, bahwa menjadi Ketua Umum Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara bisa mengundang pandangan negatif ke Istana.
BACA JUGA: Chairil Siap Mengadang, Hartono Sebut Moeldoko Tidak Tahu Malu
"Saya kira kalau Presiden Jokowi membiarkan Moeldoko membajak partai yang legal, seperti PD ini, sama saja Jokowi mewarisi pembangunan demokrasi yang buruk," ujar Bursah dalam keterangannya, Sabtu (6/3).
Bursah juga menyebut, sikap diam presiden tidak baik bagi opini yang kemungkinan terbentuk di tengah masyarakat. Apalagi kemungkinan opini tersebut berkembang menjadi catatan sejarah nantinya.
BACA JUGA: Andi Mallarangeng Ungkit Aksi Moeldoko di Kamar Hotel
"Bisa jadi nantinya sejarah akan mencatat, Presiden Jokowi yang terpilih secara demokrasi, justru menghancurkan demokrasi itu sendiri. Apakah Jokowi mau dicatat sejarah seperti itu," katanya.
Bursah pun menyarankan presiden mempertimbangkan secara matang sikap terbaik yang perlu diambil.
BACA JUGA: Ferdinand: Moeldoko Menang 2-0 Melawan SBY dan AHY
Tentunya dalam menyikapi permasalah di internal PD, yang kini terbukti melibatkan orang dari lingkaran Istana.
"Sangat perlu dipertimbangkan baik-baik, bahwa sejarah itu kehidupan yang akan dibaca dari generasi ke generasi, apalagi Jokowi presiden dua periode," pungkas Bursah.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang