jpnn.com - VIENTIANE - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah maritim Asia Tenggara, yang akhir-akhir ini cukup bergolak. Hal ini diungkap Jokowi, dalam KTT ke-29 di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Kamis (7/9).
Keamanan perairan memang menjadi isu sentral dalam KTT kali ini. Jokowi menuturkan Asean memang memiliki berbagai kerjasama untuk penjaminan keamanan kawasan seperti ASEAN Plus Three (Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang), ASEAN Regional Forum, dan East Asia Summit (EAS).
BACA JUGA: Kisah Obama dan Kelapa Muda
Namun semua mekanisme itu belum sepenuhnya menjamin ketenangan. Sejumlah aktivitas di Asia Tenggara berpotensi meningkatkan ketegangan dan menyebabkan konflik terbuka. "Kita memerlukan arsitektur keamanan kawasan yang kukuh, yang komprehensif, yang memajukan sentralitas ASEAN,” ujar Jokowi.
Secara khusus, Jokowi mengingatkan kembali tujuh tujuan pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan East Asia Summit Bali Principles 2011.
BACA JUGA: Beri Saya Cuka dan Garam, Saya akan Makan Abu Sayyaf Mentah-mentah
TAC merujuk pada perjanjian damai dan prosedur penyelesaian konflik tanpa ancaman dan kekerasan antarnegara Asean. Belakangan TAC juga diakui oleh negara lain di luar Asean termasuk Tiongkok.
Sedangkan East Asia Summit Bali Principles 2011 adalah perjanjian antara negara-negara Asean dan beberapa negara lain termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Kerja sama itu ditujukan untuk menciptakan perdamaian kawasan.
BACA JUGA: Pritttt... Pelan-Pelan, Cewek-Cewek Tanpa Bra Berdiri di Pinggir Jalan
Lebih lanjut Jokowi juga menyoroti kondisi di wilayah maritim di Asean. Seperti pencurian ikan, sengketa wilayah, penculikan, dan perampokan serta terorisme. ”Jangan sampai aksi kriminal di laut kita menjadi 'a new normal'. Saya mendorong agar kita tingkatkan kerja sama keamanan laut,” imbuh presiden.
Pada saat pertemuan negara Asean dengan Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok, Jokowi pun menekankan hal yang serupa. Pada pertemuan dengan Premier RRT Li Keqiang, Jokowi mengingatkan kembali ketegangan yang berlangsung di Laut China Selatan yang harus disikapi dengan kepala dingin.
Jokowi mendorong agar ‘Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea’ (DOC) harus diimplementasikan secara penuh dan efektif. DOC merupakan perjanjian perdamaian yang dibuat pada 2002. Isinya tentang kesepakatan untuk menjaga stabilitas dan rasa saling percaya di Laut China Selatan sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
"COC (Code of Conduct) harus segera diselesaikan, karena Kawasan Laut China Selatan tidak boleh menjadi ‘power projection’ kekuatan-kekuatan besar,” kata Jokowi.
Power Projection adalah istilah yang sering dipakai untuk menunjuk pada unjuk kekuatan militer dan politik. (jun/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Explore Exotic Indonesia Street Festival di Bukit Bintang, Kuala Lumpur (2)
Redaktur : Tim Redaksi