JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa anggaran Rp1,5 milyar untuk konsumsi harian para ajudannya tidak mungkin dihapus dari APBD 2013.
Tapi, gubernur yang biasa disapa Jokowi itu dapat mengurangi realisasi anggaran tersebut.
"Realisasinya saja yang dikurangi 70 persen, 60 persen, belum saya hitung. Ya, kembali ke kas negara, kemudian di perubahannya itu diperlukan perubahan apa saja yang perlu diubah," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3).
Namun, lanjut Jokowi, perubahan nilai anggaran itu tidak bisa begitu saja dilakukan. Pasalnya, ia harus memeriksa terlebih dahulu apakah anggarannya dibutuhkan atau tidak.
Jokowi sendiri mengaku baru mengetahui adanya alokasi untuk konsumsi harian ajudan. Ia beralasan jumlah mata anggaran APBD yang mencapai puluhan ribu tidak mungkin dibaca satu persatu.
Oleh karenanya, Jokowi mengajak masyarakat untuk berperan dalam mengawasi anggaran Pemprov DKI. Ia mengaku siap menampung laporan warga terkait kejanggalan anggaran.
"Tapi yang diurus jangan yang kecil-kecil kayak gitu, urus hanya 500 juta ya memang terbuka kita buka untuk itu. Tapi memang urus itu yang gede-gede sekalian. 'Pak ini kenapa sekian triliun, terus hanya jadi jalan dua meter', itu diurus," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, pos anggaran kebutuhan konsumsi sehari-hari ajudan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dikritisi oleh Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis).
Jumlah anggaran Rp 1,5 yang setara dengan 0,0048 persen dari total belanja langsung APBD DKI 2013 itu dinilai terlalu fantastis.
"Jumlah itu sangat besar karena karyawan yang pegawai negeri sipil sudah menerima gaji," ujar Direktur Eksekutif Majelis, Sugiyanto melalui keterangan persnya di Jakarta, Senin (4/3) kemarin. (dil/jpnn)
Tapi, gubernur yang biasa disapa Jokowi itu dapat mengurangi realisasi anggaran tersebut.
"Realisasinya saja yang dikurangi 70 persen, 60 persen, belum saya hitung. Ya, kembali ke kas negara, kemudian di perubahannya itu diperlukan perubahan apa saja yang perlu diubah," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3).
Namun, lanjut Jokowi, perubahan nilai anggaran itu tidak bisa begitu saja dilakukan. Pasalnya, ia harus memeriksa terlebih dahulu apakah anggarannya dibutuhkan atau tidak.
Jokowi sendiri mengaku baru mengetahui adanya alokasi untuk konsumsi harian ajudan. Ia beralasan jumlah mata anggaran APBD yang mencapai puluhan ribu tidak mungkin dibaca satu persatu.
Oleh karenanya, Jokowi mengajak masyarakat untuk berperan dalam mengawasi anggaran Pemprov DKI. Ia mengaku siap menampung laporan warga terkait kejanggalan anggaran.
"Tapi yang diurus jangan yang kecil-kecil kayak gitu, urus hanya 500 juta ya memang terbuka kita buka untuk itu. Tapi memang urus itu yang gede-gede sekalian. 'Pak ini kenapa sekian triliun, terus hanya jadi jalan dua meter', itu diurus," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, pos anggaran kebutuhan konsumsi sehari-hari ajudan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dikritisi oleh Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis).
Jumlah anggaran Rp 1,5 yang setara dengan 0,0048 persen dari total belanja langsung APBD DKI 2013 itu dinilai terlalu fantastis.
"Jumlah itu sangat besar karena karyawan yang pegawai negeri sipil sudah menerima gaji," ujar Direktur Eksekutif Majelis, Sugiyanto melalui keterangan persnya di Jakarta, Senin (4/3) kemarin. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bentuk Jaringan Pantau Blusukan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi