jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin tak terbendung untuk meraih kemenangan di pemilihan presiden 2014. Tanda-tanda itu semakin terlihat hingga menjelang H-1 perhelatan akbar pesta demokrasi lima tahunan ini.
Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mencontohkan bahwa puncak pergerakan rakyat tanpa mobilisasi di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juli 2014 tidak hanya menjadi mimbar rakyat untuk menyatakan dukungannya pada Jokowi.
BACA JUGA: Teuku Bagus Divonis 4,5 Tahun Penjara
"Gerakan rakyat berbicara mendukung Jokowi tersebut adalah buah dari solidaritas rakyat atas serangan hitam yang secara masif menimpa Jokowi," ucap Hasto di Jakarta, Selasa (8/7).
Tak cuma itu, Hasto menambahkan, potret dari suara hati rakyat tersebut ternyata tercermin dari beberapa survei yang dilakukan pada hari-hari terakhir ini.
BACA JUGA: Ini Titik Kemacetan saat Mudik di Lintas Jawa
Misalnya, Sugeng Sarjadi Gove of School (SSSG) yang menyatakan Jokowi-JK 51 persen dan Prabowo-Hatta 43 persen, atau Jokowi-JK unggul delapan persen.
Pun demikian survei Alvara Research Center pada 3-5 Juli 2014 yang menyatakan Jokowi-JK 50,6 persen; Prabowo-Hatta 42,2 persen atau Jokowi-JK unggul 8,4 persen. Satu lagi dari Political Wave, menyatakan Jokowi-JK 60,5 persen dan Prabowo-Hatta 39.5 persen.
BACA JUGA: KPK Garap Liza Sako untuk Wali Kota Palembang
Karenanya orang dekat Megawati Soekarnoputri ini menambahkan, beberapa faktor di atas itu membuktikan bahwa bandwagon effect justru terjadi karena pergerakan rakyat, bukan karena serangan hitam, dan bukan karena arogansi kekuasaan.
"Maka kembali, Indonesia akan menampilkan kesejatian dalam demokrasi, menyatunya pergerakan rakyat dengan pemimpin yang amanah dan merakyat," kata Hasto.
Kendati demikian, kubu Jokowi-JK tetap tak mau jumawa dan lengah. Hasto menambahkan, tugas selanjutnya adalah memastikan pengawasan di setiap Tempat Pemungutan Suara agar suara rakyat yang berdaulat benar-benar diwujudkan.
Ia pun menyatakan apa yang terjadi di Hongkong dimana banyak WNI tak bisa memberikan hak pilih seharusnya tidak boleh terjadi lagi.
"Apapun alasannya, hak rakyat yang berdaulat tidak boleh dikerdilkan oleh teknis administrasi pemilu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Terakhir, Hasto menegaskan kini tiba saatnya untuk menjadikan kekuatan perubahan rakyat sebagai kekuatan yang mengawasi jalannya pemilu di setiap TPS. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Empat Kadis sebagai Saksi Bupati Bogor
Redaktur : Tim Redaksi