jpnn.com, JAKARTA - Para tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat meminta pemerintah memekarkan lima wilayah adat yang ada di Bumi Cenderawasih menjadi lima provinsi. Tuntutan itu mengemuka saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
"Kami meminta untuk adanya pemekaran provinsi di lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat," Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo di hadapan Presiden Jokowi yang yang didampingi Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi dan Kepala BIN Budi Gunawan.
BACA JUGA: Temui Presiden Jokowi di Istana, Para Tokoh Papua Sodorkan 9 Permintaan
Presiden Jokowi lantas merespons permintaan itu. Menurutnya, pemerintah akan memekarkan sebagian wilayah di Papua dan Papua Barat meski tak sebanyak permintaan yang didampaikan Abisai.
"Terkait pemekaran jangan banyak-banyak dulu, tetapi Bapak (abisai, red) menyampaikan tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya (setuju, red), tetapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga," kata Jokowi.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Terima Tokoh Papua, Pak BG Pakai Topi Adat
Delegasi tokoh Papua dan Papua Barat langsung bertepuk tangan saat mendengar respons Presiden Jokowi. Hanya saja, Presiden Ketujuh RI itu menginginkan pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat harus dikaji terlebih dahulu.
"Ini kan perlu ada kajian, karena undang-undangnya (UU Otsus Papua, red) mendukung ke sana dan saya memang ingin usulan itu datang dari bawah," jelas Jokowi.
Mantan wali kota Surakarta itu juga mengabulkan permintaan tentang pembangunan Asrama Nusantara bagi mahasiswa Papua dan Papua Barat yang menempuh pendidikan di luar daerah. Selain itu, Jokowi juga memastikan Palapa Ring menjangkau wilayah Papua dan Papua Barat.
"Mengenai Asrama Nusantara saya setuju. Mengenai Palapa Ring akan selesai tahun ini sehingga (jaringan seluler) di tanah Papua 4G semua," ucapnya.
Permintaan lain dari para tokoh Papua dan Papua Barat yang langsung dikabulkan oleh Presiden Jokowi adalah lembaga adat perempuan dan anak. “Silakan dibentuk untuk memberikan akselerasi perlindungan anak dan perempuan di Papua,” katanya.(fat/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi